Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membantah tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu yang menganggap Bawaslu hanya diam saja soal dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengeklaim bahwa pihaknya aktif untuk terus mengawasi kinerja KPU di tengah penyelenggaraan pemilu yang terus berjalan.
"Kita ngawasin KPU kok, tapi kan tuduhan kecurangan perlu dibuktikan. Nah, itu yang kemudian terjadi pelanggaran, kecurangan? Ya belum tentu dong," papar Bagja, Rabu (1/2).
Baca juga: ICW Desak Ketua KPU Diberi Sanksi
"Kecurangan harus sifatnya, misalnya pemberian perintah itu siapa? A,b, c nya siapa dan bagaimana, itu kan perlu dibuktikan," sambungnya.
Bagja juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa aktif mencari alat bukti, karena harus dibuktikan dengan tim siber Mabes Polri. "Apakah WhatsApp kawan-kawan itu betul atau bagaimana. Perintahnya seperti apa? Itu kan belum clear juga kan?" cetus Bagja.
Baca juga: Putusan MK Akhiri Isu Presiden Tiga Periode
Pihaknya masih belum memanggil para pihak terkait untuk diperiksa. Sebab, hingga saat ini Bawaslu baru memegang alat bukti dari media. "Nanti kita akan lihat, apakah kita panggil atau tidak. Kalau temuan, namanya pidana atau tidak? Atau pelanggaran administrasi?," imbuh dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempertanyakan kinerja Bawaslu, yang dinilai pasif dalam menangani proses dugaan pelanggaran pemilu.
Perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, menegaskan agar Bawaslu tidak hanya menunggu datangnya bola. Namun, seharusnya Bawaslu bergerak cepat. Apalagi, melihat bukti dugaan pelanggaran pemilu tersebar di banyak aspek.(OL-11)
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Ia menjelaskan bahwa sistem WBS di Ombudsman dikelola oleh dua unit berbeda melalui Inspektorat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu.
Megawati mengaku turut merasakan kondisi memprihatinkan di mana cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan dan perikemanusiaan tak muncul belakangan ini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
BARESKRIM Polri mengungkap kasus kecurangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah Indonesia. Total ada 17 kasus penyalahgunaan BBM sejak Januari 2024.
THN Amin mengatakan, ada 2 laporan yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.
Poses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di MK sudah ternodai
Menurutnya, seorang politisi terus memikirkan kekuasaan, kemenangan, kekalahan dan balas dendam
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved