Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membantah tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu yang menganggap Bawaslu hanya diam saja soal dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengeklaim bahwa pihaknya aktif untuk terus mengawasi kinerja KPU di tengah penyelenggaraan pemilu yang terus berjalan.
"Kita ngawasin KPU kok, tapi kan tuduhan kecurangan perlu dibuktikan. Nah, itu yang kemudian terjadi pelanggaran, kecurangan? Ya belum tentu dong," papar Bagja, Rabu (1/2).
Baca juga: ICW Desak Ketua KPU Diberi Sanksi
"Kecurangan harus sifatnya, misalnya pemberian perintah itu siapa? A,b, c nya siapa dan bagaimana, itu kan perlu dibuktikan," sambungnya.
Bagja juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa aktif mencari alat bukti, karena harus dibuktikan dengan tim siber Mabes Polri. "Apakah WhatsApp kawan-kawan itu betul atau bagaimana. Perintahnya seperti apa? Itu kan belum clear juga kan?" cetus Bagja.
Baca juga: Putusan MK Akhiri Isu Presiden Tiga Periode
Pihaknya masih belum memanggil para pihak terkait untuk diperiksa. Sebab, hingga saat ini Bawaslu baru memegang alat bukti dari media. "Nanti kita akan lihat, apakah kita panggil atau tidak. Kalau temuan, namanya pidana atau tidak? Atau pelanggaran administrasi?," imbuh dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempertanyakan kinerja Bawaslu, yang dinilai pasif dalam menangani proses dugaan pelanggaran pemilu.
Perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, menegaskan agar Bawaslu tidak hanya menunggu datangnya bola. Namun, seharusnya Bawaslu bergerak cepat. Apalagi, melihat bukti dugaan pelanggaran pemilu tersebar di banyak aspek.(OL-11)
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Megawati mengaku turut merasakan kondisi memprihatinkan di mana cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan dan perikemanusiaan tak muncul belakangan ini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
BARESKRIM Polri mengungkap kasus kecurangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah Indonesia. Total ada 17 kasus penyalahgunaan BBM sejak Januari 2024.
THN Amin mengatakan, ada 2 laporan yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.
Poses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di MK sudah ternodai
Menurutnya, seorang politisi terus memikirkan kekuasaan, kemenangan, kekalahan dan balas dendam
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved