Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
FILM dokumenter yang mengupas potensi kecurangan pada Pemilu 2024 Dirty Vote menuai polemik.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi turut mengungkapkan pendapatnya soal film dokumenter tersebut.
Islah mengaku, setelah menonton film besutan aktivis Dandhy Dwi Laksono itu membuat dirinya teringat pemikiran para tokoh seperti John Stuart Mill, Timothy Snyder dan Abu al-A'la al-Ma'arri.
Baca juga : Anies Baswedan: FIlm Dirty Vote Gambarkan Tanda Kecurangan di Pemilu 2024
"Seorang penguasa adalah seorang politisi, yang tidak selalu identik sebagai negarawan. Seorang politisi terus memikirkan kekuasaan, kemenangan, kekalahan dan balas dendam," ujar Islah dalam cuitan di akun X miliknya, Senin (12/2)
Islah melanjutkan, seorang negarawan selalu meminta rakyatnya menjadi yang terbaik dan tidak memaksa rakyat untuk memujinya sebagai yang terbaik.
Islah pun berpendapat, manusia pada dasarnya tidak pantas menguasai semua yang diinginkannya. Seorang penguasa pun hanya memiliki kekuasaan selama tidak mengambil segalanya dari orang lain.
"Namun ketika penguasa telah merampas segalanya, maka orang lain seharusnya tidak wajib mengakui kekuasaannya," tegas Islah.
Baca juga : JK Sebut Film Dirty Vote hanya Beberkan 25 Persen Indikasi Kecurangan
Islah menegaskan, terlalu banyak penguasa jahat dan culas yang membajak jubah-jubah kesalehan, sehingga pada akhirnya tersungkur dalam kebencian massal.
"Ketika seorang penguasa menipu rakyat dengan kata-kata penuh suka cita untuk menutupi kejahatannya, maka dia akan mati terinjak-injak oleh tarian rakyatnya," tegasnya.
Sebelumnya, rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Baca juga : 1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024
Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Film ini dapat diakses di akun YouTube Dirty Vote. (P-4)
Megawati mengaku turut merasakan kondisi memprihatinkan di mana cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan dan perikemanusiaan tak muncul belakangan ini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
BARESKRIM Polri mengungkap kasus kecurangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah Indonesia. Total ada 17 kasus penyalahgunaan BBM sejak Januari 2024.
THN Amin mengatakan, ada 2 laporan yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.
Poses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di MK sudah ternodai
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved