Netralitas Pilkada Harus Diterapkan ke Semua

PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya. Anggota Komisi II DPR Aminurochman mengatakan seruan soal netralitas kerap dibunyikan namun pada kenyataannya tindak kecurangan sulit dihilangkan.

"Kalau seluruhnya menjalankan netralitas ini maka demokrasi akan berjalan baik. Penekanan soal netralitas itu harusnya juga untuk kepala daerah dan seluruh penjabatnya," ujarnya, Rabu (31/7).

Pernyataan itu harus berangkat dari situasi real di lapangan. Pelanggaran netralitas yang rentan terjadi bahkan sering terjadi. Maka publik memiliki andil besar dalam mengawal setiap proses demokrasi termasuk dalam penyelenggaraan pilkada.

Baca juga : Akademisi Diharapkan Netral di Pilkada Serentak

"Publik harus mengawal ini. Karena sulit untuk betul-betul menghilangkan kecurangan ini," ungkapnya.

Sementaea itu Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan kondisi saat ini memang sulit bagi publik untuk bisa percaya dengan penyelenggara pemilu, apalagi puncaknya saat KPU memberhentikan Hasyim Asyari sebagai ketua dan anggota KPU.

"Sehingga KPU saat ini harus berusaha keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik dan bisa meyakinkan kalau mereka netral," tuturnya.

Baca juga : ASN Pemkot Bandung Diminta Netral pada Pilkada 2024

Menurutnya sekarang yang penting adalah memastikan penetapan pengganti antar waktu (PAW) untuk segera diisi.

"Karena ini sudah hampir 1 bulan. Ini penting agar komposisi KPU sekarang jadi lengkap 7 orang. Kalau jumlahnya sudah pas 7 orang tentu kerja KPU bisa lebih maksimal"

Masih belum ditetapkannya pengganti HA membuat publik merasa ada tarik ulur pada proses PAW ini. Berikutnya pemerintah harus menuntut KPU bekerja secara transparan dan akuntabel, membuat aturan teknis harus tepat waktu untuk kepastian hukum, membuka ruang partisipasi yang bermakna kepada publik. (Sru/Z-7)