Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BERGABUNGNYA Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Partai Golkar dinilai pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, akan menutup peluang baginya untuk menjadi capres atau pun cawapres 2024 yang nanti akan diusung partai beringin.
Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sudah mencalonlkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres yang akan diusung di pilpres 2024.
Pada saat Munas yang melibatkan seluruh struktur tertinggi di Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menentukan capres dan cawapres yang nantinya akan diusung Partai Golkar di Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga : Airlangga: Pendaftaran Prabowo ke KPU Tunggu Rapimnas Golkar
Pada saat Munas, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Partai Golkar telah menentukan sikap dengan memilih Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai capres.
Hingga saat ini belum ada indikasi dari Partai Golkar untuk mengubah atau menganulir capres yang akan diusung di pilpres 2024.
Menurut Adi, dengan Ridwan Kamil atau RK menjadi kader Partai Golkar tak bisa serta merta mengubah arah kebijakan yang sudah diambil di Munas.
Baca juga : 6 Nama Yang Disebut Prabowo Bisa Jadi Cawapresnya di Pilpres 2024
Ketika seseorang sudah bergabung dengan parpol, maka ia harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
"Sehingga Kang Emil harus tegak lurus dengan keputusan Partai Golkar. Tak bisa Ridwan Kamil merubah patron Partai Golkar yang sudah diputuskan di Munas Golkar," jelas Adi.
"Munas merupakan forum tertinggi Golkar untuk memutuskan langkah strategis di Partai Golkar. Termasuk menentukan capres yang akan diusung Partai Golkar," ujarnya.
Baca juga : Ridwan Kamil Bisa Jadi Penambal Kelemahan Ganjar di Jabar
"Selama belum ada Munas Partai Golkar yang menganulir maka capres yang akan mereka usung one and only hanya Airlangga Hartarto. Sehingga peluang Kang Emil untuk menjadi capres maupun cawapres Partai Golkar di pilpres 2024 sudah tertutup. Kecuali dikemudian hari ada 'gempa' politik yang akan mengubah konstelasi di Partai Golkar," terang Adi.
Dari beberapa pernyataan elite Partai Golkar, menurut Adi. tugas dan kewajiban yang akan diembang Ridwan Kamil ketika menjadi anggota parpol adalah mengkonsolidasikan serta meningkatkan perolehan suara Partai Golkar untuk wilayah Jawa Barat.
"Sehingga peran Ridwan Kamil untuk melipatgandakan suara Partai Golkar di Jawa Barat sangat strategis. Dengan bergabung ke Partai Golkar, Adi percaya Ridwan Kamil mampu untuk 'menguningkan' Jawa Barat," tuturnya.
Baca juga : Dukung Prabowo, Airlangga Hartarto Dilaporkan ke Dewan Etik Golkar
"Apa lagi jika Ridwan Kamil berkolaborasi dengan ketua DPD Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily yang sudah sangat piawa di politik. Saya yakin kolaborasi ini mampu merebut basis konstituen pemilih di Jawa Barat di pemilu 2024,"ucap Adi.
Jika Ridwan Kamil sukses melipatgandakan suara Partai Golkar di Jawa Barat, Adi yakin Ridwan Kamil akan didiusung Partai Golkar guna menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta atau sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode ke 2.
Untuk memenangkan pilgub Jawa Barat. menurut Adi, bukan perkara yang sulit bagi Ridwan Kamil. Selain karena prestasi yang cukup cemerlang, hingga saat ini belum ada calon gubernur Jawa Barat yang memiliki elektabilitas setinggi Ridwan Kamil.
"Memilih menjadi Gubernur DKI atau Gubernur Jawa Barat itu tergantung Kang Emil. Saya melihat Ridwan Kamil memiliki keinginan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta," katanya.
"Sebab episentrum politik ada di Jakarta. Makanya banyak elit parpol yang mengincar jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab Gubernur DKI Jakarta memiliki peluang yang sangat besar untuk maju ke pilpres," ungkap Adi. (RO/OL-09)
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved