Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Airlangga Hartarto untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden 2024 berbuah kritik pedas dari senior-seniornya di Partai Golkar.
Buntutnya pada Jumat, 18 Agustus 2023, tim pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar, melaporkan Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto ke Dewan Etik Golkar atas pelanggaran berat mengkhianati amanat Rakernas menjadi Calon Presiden 2024 dari Golkar.
"Karena dia tidak laksanakan (rakernas), harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di rapimnas, jadi karena keputusan Rapimnas dia bertanggung jawabkan, kita ubah di sana mau mendukung siapa mau, berkoalisi kepada siapa,” Ucap Lawrece TP Siburian
Baca juga : Airlangga: Capres Prabowo Subianto Lahir dari Rahim Golkar
Tak hanya pelanggaran etik, namun Lawrence sebagai Tokoh senior Partai Golkar dan juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) itu meminta agar Airlangga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum,
Pasalnya ia menganggap penandatanganan kerjasama yang dilakukan Airlangga di hadapan Prabowo Subinto adalah langkah personal dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. "Tidak pernah dipertanggungjawabkan hasil rapimnas yang mencalonkan dia jadi calon presiden," ucap Lawrence.
Baca juga : Posisi Tawar Partai Golkar Cukup Besar
“Sebuah penyalahgunaan wewenang karena menurut pasal 39 ayat 5 anggaran dasar Partai Golkar, rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil putusan politik, keputusan politik itu hanya diambil oleh munas-munaslub atau rapimnas,” sambungnya.
Terakhir, Lawrence meminta laporan ke Dewan Etik hari ini bisa diproses, selambat-lambatnya 7 hari dan menjatuhkan terberat pemberhentian Airlangga dan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan Ketua Umum Berikutnya.
Ketua Dewn Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menyatakan telah menerima pelaporan dari Tim pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar yang berisi kader senior seperti dari Tri Karya unsur Kosgoro, MPAG yang membawa laporan dengan sejumlah bahan yang memuat dugaan pelanggaran etik Airlangga Hartarto.
“Orang kan menuduh boleh-boleh saja, nanti kita akan lihat kenyataannya. Dewan etik nggak bisa berandai-andai. Kita tidak boleh menutup diri jika ada memang kader partai apalagi itu senior partai mewakili jumlah besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu ya kita terbuka aja selama ini yang kita damaikan kita bisa kasih pengertian, kita nasehati itu tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik,” balas Mohammad Hatta.
Meski hatta akan menelusuri sejauh mana kebenarannya dan menerima siapapun kader partainya jika memang dua alat bukti, namun ia tak menampik bahwa pelaporan ini membuat mata politik tertuju pada Golkar. Ia berharap semua kader menyadari posisi partai yang sedang menghadapi pesta besar demokrasi.
“Kita menghadapi pemilu, pencapaian yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar kalau ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu, tidak dibawa ke ruang publik,” keluhnya.
“Kita dewan etik tidak akan berpihak kemana-mana, kita juga menjaga mahkota partai untuk kita taati sebelum sampai ke tujuan, bahwa perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu,” tutupnya. (MGN/Z-4)
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved