Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai Partai Golkar punya kesempatan mendorong kadernya yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon wakil presiden bersanding dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menilai Airlangga punya rekam jejak dalam bidang ekonomi. Prabowo seperti diketahui tidak memiliki latar belakang di bidang perekonomian.
"Kesempatan Golkar mendorong kadernya untuk menjadi Cawapres Prabowo, cukup besar," ujar Hendri saat dihubungi, Minggu (13/8).
Saat ini Partai Golkar telah merapat bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke poros Partai Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto. Hendri mengatakan peluang Airlangga menjadi bakal calon wakil presiden, ujar dia, perlu juga memperhitungkan lobi yang dilakukan PAN. PAN, ujarnya, seperti diketahui mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk maju sebagai pasangan Prabowo. "Di koalisi itu masih ada PAN yang gencar mendorong Erick Thohir. Kita lihat bagaimana nantinya," tutur dia.
Baca Juga: Prabowo Sebut Airlangga Sosok Penting dalam Perekonomian Indonesia
Adapun kans agar peluang Golkar lebih besar dibandingkan PAN, ujar dia, ialah melakukan pendekatan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putera dari Presiden Joko Widodo. Partai Golkar, terangnya, bisa merekrut Gibran menjadi kader partai berlambang beringin itu.
"Satu hal yang perlu diperhatikan dengan keberadaan Gibran. Dengan hadirnya Gibran, Golkar bisa tetap mendorong kadernya menjadi cawapres Pak Prabowo. Syaratnya mengangkat Gibran sebagai kadernya Golkar," papar Hendri.
Baca Juga: Merapatnya PAN dan Golkar ke Prabowo Dinilai Bukan Kejutan
Hendri menilai titik tawar Golkar dalam koalisi masih besar. Partai Golkar dinilai solid meskipun diterpa isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Tetapi ia menekankan dengan masuknya Partai Golkar ke koalisi Prabowo, posisi tawar-menawar itu berubah menjadi lobi politik.
"Sangat besar titik tawar Golkar, tapi karena Golkar sudah bergabung ke koalisi, tawar-menawar menjadi lobi dengan partai lain untuk bisa mendorong Airlangga menjadi calon wakil presiden," ucapnya.
Hendri menjelaskan dalam mendulang suara, Partai Golkar bisa merekrut Gibran untuk masuk ke partai tersebut. Meski demikian, menurutnya bukan anak muda yang disasar. Melainkan suara dari para pendukung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Gibran juga menurutnya berpotensi mendapat suara dari aparatur sipil negara (ASN).
"Masuknya Gibran merupakan suara pendukung Jokowi. Jadi bukan anak muda yang disasar, melainkan jajaran aparat dan para pendukung Jokowi. Bukan tentang anak muda," tuturnya. (Ind/S-1)
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved