Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SAFARI politik Anies Baswedan kerap diwarnai aksi penolakan dari sejumlah pihak. Baru-baru ini saat melakukan safari politik di Bandung, Jawa Barat hari Minggu (22/01) lalu, Anies Baswedan mendapatkan penolakan dari sekelompok masyarakat. Mereka mengklaim berasal dari organisasi bernama Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bandung Lautan Api.
Penolakan tersebut sempat diwarnai aksi unjuk rasa. Mereka menganggap Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem, telah mencuri start kampanye pemilu 2024.
Pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai masyarakat Indonesia masih belum siap berdemokrasi. Hal tersebut dikarenakan banyak kelompok-kelompok yang belum bisa menerima perbedaan.
"Demokrasi kita kan belum substansial juga, masih sekedar formalistik, demokrasi prosedural. Yang artinya apa? Secara demokrasi yang menerror dan mengancam safari Anies itu kan belum siap berbeda. Belum siap untuk menerima perbedaan," jelasnya kepada Media Indonesia Kamis (26/01).
Baca juga: DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka
Tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, aksi penolakan sejenis ini juga sempat terjadi beberapa kali. Di antaranya saat Anies melakukan safari politik di Solo, Jawa Tengah (25/12/22) dan Aceh (03/12/22).
Menurut Ujang, tujuan dari kelompok-kelompok yang menolak safari politik Anies Baswedan tidak lain dan tidak bukan adalah sekelompok masyarakat yang ingin menggagalkan tujuan politik Anies. Mereka dianggap ingin menjatuhkan posisi Anies, bahkan lebih parahnya bisa saja bertujuan untuk menggagalkan Anies berlaga di Pemilu 2024 mendatang.
"Bahkan skenario besarnya adalah agar Anies tidak bisa mendapatkan tiket, tidak bisa mendapatkan perahu, tidak bisa menjadi capres agar gugur di tengah jalan, tidak sampai mendapatkan dukungan koalisi partai. Saya sepakat kalau masyarakat harusnya menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Tapi di kita ini tidak. Mengerjai, menerror, mendiskreditkan, ini menjadi hal yang keliatannya rutin dilakukan kelompok tertentu untuk menjegal lawan politik," tambahnya.(OL-4)
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved