Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, enggan menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD ihwal sosok jenderal yang diduga memesan vonisnya dalam persidangan.
Kuasa Hukum Sambo, Arman Hanis, menegaskan bahwa kliennya hanya fokus terhadap perkara yang dihadapinya saat ini, yaitu dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat dan obstruction of justice penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua.
"Klien saya saat ini hanya fokus terhadap perkara yang dihadapinya. Tidak akan menanggapi hal yang tidak diketahuinya," kata Arman saat dihubungi, Sabtu (21/1).
Baca juga: Mahfud Diminta Bongkar Sosok Jenderal yang Pesan Putusan Sambo
Sebelumnya, Mahfud mengakui bahwa dirinya telah mendengar pergerakan bawah tanah yang memesan hukuman Ferdy Sambo. "Ada dengan huruf, tapi ada juga yang minta dengan angka," ungkap Mahfud beberapa waktu lalu.
"Ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum," sambung dia.
Adapun Sambo telah mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan. JPU menuntut Sambo dihukum pidana penjara seumur hidup. Tuntutan itu menjadi yang tertinggi, dibandingkan empat terdakwa dalam kasus tersebut.
Baca juga: Sebelum Eksekusi, Sambo Pegang Leher Minta Brigadir J Berlulut
Lebih lanjut, Mahfud memastikan bahwa Kejaksaan Agung bekerja secara independen dan tidak terpengaruh dengan gerakan bawah tanah. Dirinya pun meminta agar majelis hakim mengikuti langkah kejaksaan.
"Ada yang bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A, si B. Saya bilang, 'Brigjennya siapa? Saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya mayjen banyak kok," pungkas Mahfud.(OL-11)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Pandji mengatakan, sejak awal hingga akhir pemeriksaan, suasana yang terbangun cukup bersahabat. Ia menilai proses klarifikasi berjalan jelas dan runut, tanpa tekanan.
Diketahui, dalam proses penyelidikan penyidik telah memeriksa pelapor dan saksi dari pelapor. Kemudian, memeriksa ahli. Total ada enam laporan masuk terhadap Pandji di Polda Metro Jaya.
Dari lima laporan yang masuk salah satu di antaranya dilayangkan oleh Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Aliansi Pemuda Muhammadiyahh, Rizki Abdul Rahman Wahid.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Dude merupakan brand ambassador PT DSI. Maka itu, penyidik perlu mendengarkan keterangan suami artis Alyssa Soebandono itu.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved