Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait rencana kenaikan sebesar 73% untuk ongkos haji 2023. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Daniel Johan mengatakan pemanggilan itu merupakan hal biasa, terlebih Yaqut merupakan kader PKB.
"Otomatis (dipanggil), itu hal yang biasa kok," kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/1).
Daniel mengatakan, pihaknya meminta biaya haji benar-benar dihitung secara detail dan akurat. Menurutnya, kenaikan itu jangan sampai memberatkan umat.
"Apalagi saat ini umat semakin sulit, kan, hidupnya. Artinya pendapatan berkurang karena covid segala macem. Jadi benar-benar harus dihitung," ujarnya.
Baca juga: Kenaikan Biaya Disebut Demi Kemaslahatan dan Keberlangsungan Keuangan Haji
PKB, lanjut Daniel, memberikan perhatian besar terhadap isu kenaikan haji. Ia menyebut isu itu tak hanya menjadi aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU), melainkan semua umat.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp69.193.733,6, 70% dari usulan rerata biaya penyelenggaraan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. (P-5)
Selain dengan BNPT, Komdigi telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam program PIP.
Kepastian halal tetap memerlukan sistem dan regulasi yang jelas. Kemenag mengajak generasi muda untuk menambah pemahaman terkait halal.
Simak panduan lengkap Salat Khusuf Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Lengkap dengan niat, tata cara dua kali rukuk, dan imbauan Kemenag RI.
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal 1447 Hijriah pada 19 Maret 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H
Santri tidak hanya dituntut untuk tafaqquh fiddin juga memahami dan menguasai ilmu ketatanegaraan serta kebangsaan agar mampu mengambil peran strategis di berbagai bidang.
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Pakar hukum Oce Madril sebut penetapan tersangka eks Menag Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK cacat hukum secara formil dan materiil
Menag memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian kuota haji khusus dan rerguler.
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berupaya menghindari proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved