Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disapa RK atau Kang Emil, ternyata sudah punya target sehingga memilih gabung dengan Partai Golkar.
Dia mempunyai misi memenangkan Partai Golkar di tingkat Jawa Barat dan di tingkat nasional pada perhelatan pemilihan umum 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan RK usai menghadiri acara peresmian salah satu gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, kemarin atau tepatnya Kamis (19/1).
Baca juga : Prabowo Populer di Jabar, DPD Golkar Bersyukur Masuk Koalisi Gerindra-PKB
"Saya gabung untuk memastikan Partai Golkar juga nanti menang di nasional, menang di Jawa Barat,"kata RK.
Namun saat ditanya apakah gabung ke Golkar untuk tiket Capres, Cawapres atau Pilkada Jabar, RK tidak merespon. Seraya bergegas, RK hanya menjawab bahwa saat ini saat yang tepat untuk mengabdi melalui partai.
"Sudah saatnya saya mengabdi melalui kepartaian. Sudah saatnya,"pungkasnya. (DD/OL-09)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved