Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEJAKSAAN Agung angkat suara menanggapi putusan nihil Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta terhadap Benny Tjokrosaputro atau Bentjok, terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada PT ASABRI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan, pihaknya mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.
"Kami akan mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara a quo dengan harapan dapat dihukum sebagaimana surat tuntutan penuntut umum," kata Ketut melalui keterangan tertulis, Kamis (12/1) malam.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap Bentjok. Salah satu penyebabnya adalah Bentjok telah melakukan pengulangan pidana. Oleh karena itu, Ketut menilai putusan pidana nihil telah mencederai rasa keadilan masyarakat.
Pengulangan tindak pidana yang dimaksud Ketut adalah kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara itu, Benny dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp6,087 triliun. Kendati demikian, perkara itu masih dapat diajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK).
Baca juga: Benny Tjokro Divonis Penjara Nihil dan Pengganti Rp5,7 Triliun
Artinya, lanjut Ketut, masih ada kesempatan hukuman tersebut berubah melalui putusan PK, misalnya diturunkan pidana 10 tahun penjara atau bahkan bebas.
"Bukankah itu artinya terdakwa Benny Tjokrosaputro melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp38 triliun, kerugian kasus PT Jiwasraya dan kasus PT ASABRI, tidak mendapat hukuman yang setimpal karena putusan dalam perkara PT ASABRI nihil?" ujar Ketut.
"Hal itulah yang semestinya menjadi perspektif hakim dalam memutus perkara tersebut," sambungnya.
Di perkara ASABRI sendiri, meski dijatuhi pidana nihil, Benny tetap dinyatakan terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana. Menurut Ketut, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Sementara itu, kerugian yang diderita negara dalam skandal ASABRI mencapai Rp22,78 triliun.(OL-4)
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak yang nantinya bakal disita untuk negara terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang
KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar buka suara soal klaim Nadiem Makarim, yang mengaku melibatkan Jam-datun dalam proses pengadaan laptop chromebook.
Kejaksaan Agung menanggapi soal Nadiem Makarim yang menggandeng tim kuasa hukum yang dipimpin advokat kondang Hotman Paris Hutapea di kasus pengadaan laptop Chromebook.
Mendikbudristek Nadiem Makarim melibatkan Jamdatun dalam pengadaan laptop Chromebook. Kejagung menilai perlu dituangkan dalam berita acara.
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Tiga aset itu berupa tanah yang ada Tangerang. Lelang ini didasari putusan Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021.
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Pusat menyita aset dan bangunan benteng kuno Vastenburg di Solo, Jawa Tengah karena tersangkut kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.
Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat berkewajiban mengembalikan kerugian negara total sebesar Rp22 triliun lebih.
Aset yang telah dilakukan sita eksekusi akan dilakukan pelelangan. Nantinya, untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Benny Tjokrosaputro.
Hakim menilai tindakan koruptif yang dilakukan Benny tidak berulang. Karena, kasus di PT ASABRI dan PT Jiwasraya terjadi berbarengan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved