PENASIHAT hukum terdakwa Arif Rachman Arifin, Junaedi Saibih, mengatakan tanggung jawab orang yang menyuruh dan disuruh melakukan tindak pidana harus berbeda. Apalagi, ada relasi kuasa dalam sebuah kasus.
"Yang bertanggung jawab yang menyuruh melakukan, bukan yang disuruh. Sehingga penghukumannya dan tanggung jawab pidananya berbeda," kata kata Junaedi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 12 Januari 2023.
Junaedi mengatakan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Hal itu mempertegas perbedaan peran keduanya.
"Teman-teman sudah menyimak bagaimana Ferdy Sambo menyatakan saya yang perintahkan, saya yang suruh lakukan," papar dia.
Menurut Junaedi, hal itu sesuai dengan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu menyebut barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.
Baca juga: Polri Siap Pecat Anggota yang Terlibat Kasus Narkoba
"Makanya saya tadi tanyakan kaitannya dengan atasan dan bawahan yang masuk kualifikasi daya paksa," ujar dia.
Arif didakwa terlibat kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap terhadap Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria Adi Purnama, Baiquni Wibowo, dan Chuck Putranto, Irfan Widyanto, serta Ferdy Sambo.
Mereka didakwa melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(OL-4)
