Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENELITI Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menegaskan, Presiden memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle, namun hak prerogatif itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang.
Sebaliknya, dalam menjalankan hak prerogative tersebut, presiden harus mendengar suara rakyat, bukan suara satu-dua elite atau satu partai politik saja.
“Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sebaknya Presiden lebih fokus untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan pemilu,” ujar Siti Zuhro menanggapi polemik reshuffle, Jumat (6/1/2023).
Pengamat politik ini menyarankan Presiden lebih mensolidkan kabinet sehingga menteri-menteri bekerja secara professional untuk mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang.
Untuk meredakan poliemik di publik, Siti Zuhro mengusulkan agar Presiden Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.
“Segera undang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan,” tandasnya.
Menurut Siti Zuhro, bukankah ketika awal pembentukan koalisi dan pembahasan calon menteri, Presiden Jokowi rajin berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi.
"Nah, saatny ketika publik disuguhkan perdebatan soal koalisi dan reshuffle, maka ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembang liar," katanya.
“Dengan cara mengundang dan mendiskusikan masalah-masalah yang krusial di publik menyangkut kaolisi, masyarakat diberi pendidikan politik yang baik. Ini memberikan kedewasaan dan pencerahan politik bagi masyarakat banyak," jelasnya.
"Bukankan visi besar Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf untuk membangun SDM unggul? Jadi suguhkan sesuatu yang mencerahkan,” papar Siti Zuhro.
Kurang Etis
Menyinggung usulan sejumlah elite PDIP yang terus mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet dan mengganti menteri dari NasDem.
Hanya karena partai NasDem mengajukan calon presiden lebih awal, menurut Siti Zuhro, langkah tersebut bisa disebut melanggar etika politik.
“Mestinya PDIP mengusulkan partai koalisi berembuk dan musyawarah bersama Presiden, bukan terus mendesak Presiden mengambil langkah reshuffle. Ini kan kesannya tidak ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi,” kata Siti Zuhro.
Apalagi lanjut Siti Zuhro, menteri yang diusulkan elite PDIP untuk diganti, justru para menteri yang mempunyau kinerja dan reputasi baik tingkat nasional maupun internasional.
“Masih segar dalam ingat kita ketika pelaksanaan G-20 di Bali, Indonesia dipuji karena mampu menekan deforestasi dan juga penurusan emisi gas rumah kaca secara nasional. Jadi dunia mengakui keberhasilan dan reputasi Menteri LHK Siti Nurbaya,” ujarnya.
Keberhasilan Menteri Siti Nurbaya dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta prestasi lain di kancah internasional untuk isu-isu perubahan iklim dan langkah nyata Indonesia, sangat diapresiasi dunia.
Baca juga: Menkopolhukam: Bocoran Video Diduga Agar Hakim Tidak Vonis Berat Sambo
“Jadi, apa alasannya mengganti Menteri LHK?,” tanya Siti Nurbaya.
Begitu juga ketika menyinggung Menteri Pertanian yang juga diusulkan elite PDIP untuk diganti. Menurut Siti Zuhro, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo punya kinerja yang bagus.
“Saya pernah menjadi tim monitoring KIP, jadi saya tahu bagiaman prestasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Prestasinya sangat baik karena menerapkan keterbukaan pada publik,” katanya.
Dengan meikian lanjut Siti Zuhro, dua menteri yang selalu diributkan elite PDIP untuk diganti, justru sangat baik.
Begitu juga selama ini kedua menteri itu Menteri Siti Nurbaya dan Menteri Yasin Limpo tidak pernah melakukan sesuatu atau membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan.
“Jika Presiden terbawa arus dan mengikuti keinginan elte PDIP justru akan menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Karena koalisi disingkirkan tanpa ada komunikasi,” tandasnya. (RO/OL-09)
Untuk mengakomodasi masyarakat agar tak menjadi penambang ilegal, kata dia, bisa diperlakukan sitem kemitraan.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved