Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung diminta tidak hanya melakukan proses etik kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso menyoal video yang diduga percakapan Wahyu dengan seorang wanita yang membahas perkara pembunuhan dengan terdakwa Ferdy Sambo, tapi juga harus menemukan pengunggah percakapan tersebut ke media sosial.
“MA harus menemukan siapa orang yang mempublis percakapan itu dan membawanya ke ranah hukum. Karena itu dialah yang membawa ini ke ranah publik masalahnya ada di sana,” ujar pakar hukum pidana UII Muzakir di Jakarta, hari ini.
Muzakir yang dihubungi, Jumat (6/1) menerangkan dalam kasus ini hakim bisa menyimpulkan pendapat pribadi. Hal tersebut sah-sah saja karena hakim harus membangkitkan keyakinan diri yang kemudian membangun keyakinan majelis.
“Memang ada kesalahan hakim di sana. Hakim tidak boleh ngomong sama siapa pun soal perkara termasuk sama anak dan istri tapi di keluarga hakim pasti ada doktrin untuk menjaga rahasia.”
Baca juga: Mahkamah Agung Akan Periksa Ketua Majelis Hakim Sambo
Menurutnya jika MA menemukan pengunggah video tersebut maka hal tersebut sekaligus memastikan apakah ada upaya transaksi perkara ataukah hanya untuk kepentingan viral di media sosial.
Dia menilai kecil kemungkinan hakim tidak mengetahui posisinya dan juga perkaranya sehingga bisa saja kejadian tersebut disebabkan seseorang yang memancing percakapan tentang putusan kasus tersebut.
“Karena itu bisa dijual. Dugaan jual perkara yang menjual ya yang mendengar itu. Sebelum ada putusan maka tidak boleh membocorkan. Siapa pun itu tidak boleh, tingkat kesalahan hakim ada di situ. Karena ini sudah mau akhir perkara itu tidak etis. Kalau sudah bicara berapa hukuman itu tidak boleh walaupun itu opini hakim apalagi itu sudah kesepakatan tertutup majelis hukum itu pelanggaran etik yang berat,” tukasnya. (OL-4)
ORANG tua mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigardir J mengajukan gugatan perdata senilai Rp7,5 miliar terkait perbuatan melawan hukum.
Remisi hanya diberikan kepada Putri. Sementara itu, untuk suaminya Ferdy Sambo tidak diberikan.
Pemotongan vonis Putri Candrawathi oleh majelis hakim karena dinilai bukan inisiator pembunuhan Brigadir J dan memiliki empat anak.
Riwayat hidup Ferdy Sambo yang mengabdi selama 30 tahun di Polri masuk dalam pertimbangan meringankan putusan hakim.
Tidak ada peningkatan pengamanan saat Ferdy Sambo dieksekusi ke Lapas Salemba.
Terpidana kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawati telah dijebloskan ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved