Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MAHKAMAH Agung (MA) melakukan pembenahan setelah ditetapkanya dua hakim agung sebagai tersangka kasus dugaan suap pengaturan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah cepat pascapenersangkaan tersebut.
"Memberhentikan sementara hakim agung dan aparatur MA yang diduga terlibat tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Syarifuddin dalam acara Refleksi Kinerja MA RI Tahun 2022 secara daring, Selasa (3/1).
Baca juga: Pemerintah Minta Penyelenggara Pemilu Berhati-Hati
Selain itu, pihaknya juga melakukan rotasi dan mutasi aparatur di lingkungan MA, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara. Sejauh ini, sudah ada 17 personel yang dirotasi dan dimutasikan. Menurut Ketua MA, kebijakan tersebut akan terus dilakukan dilakukan guna memutus mata rantai yang terindikasi sebagai jalur para oknum memperjualbelikan perkara.
Dua hakim agung yang dimaksud adalah Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh. Sedangkan aparatur MA lainnya yang terjerat kasus tersebut yaitu hakim yustisial Elly Tri Pangestu dan Prasetio Nugroho, dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, staf Gazalba bernama Redhy Novarisza, serta dua PNS MA, yaitu Nurmanto Akmal dan Albasri.
Lebih lanjut, Syarifuddin menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di lingkungan MA juga diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022. SK tersebut mengatur proses seleksi dengan melibatkan rekam jejak integritas dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding calon sebelumnya bertugas.
Di sisi lain, diperlukan pula rekomendasi dari Badan Pengawasan MA, Komisi Yudisial, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk analisis LHKPN. Proses asesmen juga akan dilakukan dengan mekeksaminasi putusan yang pernah diajukan oleh para calon saat mendaftarkan diri.
Syarifuddin turut mengatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa setiap atasan langsung dari aparatur MA yang terlibat kasus korupsi di KPK. Ia mengakui telah dijatuhi hukuman disiplin kepada atasan yang tidak terbukti melakukan pembinaan dan pengawasan dengan benar kepada bawahannya.
"Bahkan ada yang dibebastugaskan dari jabatannya," ungkapnya.
Langkah lain yang dilakukan MA, sambungnya, adalah membuat kanal pengaduan khusus bertajuk Bawas Care melalui saluran WhatsApp di nomor 0821-2424-9090. Menurutnya, nomor itu terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA. Ia meminta masyarakat menghubungi nomor tersebut jika terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA. (OL-6)
KY memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.
Yanto mengatakan belum diterimanya dokumen tersebut membuat MA belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan agenda tersebut merupakan rangkaian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
MAHKAMAH Agung (MA) mengomentari wacana batalnya rekrutmen calon hakim agung (CHA) oleh Komisi Yudisial (KY) yang sempat disampaikan akibat kebijakan efisiensi anggaran
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved