Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Angkatan Laut Muhammad Ali mengaku dititipkan sejumlah amanat secara langsung dari Presiden Joko Widodo terkait keamanan laut nasional.
Pertama, ucapnya, melakukan penegakan kedaulatan dan hukum di semua perairan Indonesia, terutama di zona-zona yang berbatasan dengan negara lain.
"Ini di semua wilayah, tidak hanya di Laut Cina Selatan saja tetapi seluruh perbatasan laut. Itu harus ditingkatkan baik penegakan kedaulatannya maupun penegakan hukumnya," ujar Ali selepas dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12).
Kemudian, Kepala Negara juga memberi arahan untuk memperkuat alutsista dengan memanfaatkan sumber daya dari dalam negeri.
Baca juga: Lantik Muhammad Ali Jadi KSAL, Presiden: Saya Lihat Rekam Jejak
Ali mengatakan Presiden ingin industri perkapalan terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak perlu banyak bergantung dari luar negeri.
"Ini untuk kepentingan Angkatan Laut terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah 70% menggunakan produk dalam negeri, kapal-kapalnya, tapi ini masih harus ditingkatkan," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga berpesan untuk menyelesaikan masalah penyelundupan, baik orang maupun barang, yang masih banyak terjadi di perairan Indonesia.
"Presiden menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut," tukas Ali.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved