Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate buka suara soal pencabutan izin safari politik Anies Baswedan oleh sejumlah pemerintah daerah.
Johnny mengatakan, semestinya, pemerintah daerah memberi dukungan terhadap kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.
"Pemerintah daerah tentu perlu membantu kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Komunikasi ke tokoh-tokoh, calon-calon pemimpin nasional, itu perlu dibuka ruangnya," ujar Johnny di Istana Kepresidenana Jakarta, Kamis (1/12).
Baca juga: Safari Anies di Riau juga Terkendala Pemda Setempat
Namun, ia juga mengatakan bahwa kegiatan safari politik tentu harus sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku. Ia meyakini pencabutan izin yang terjadi saat ini hanya soal administrasi yang belum terselesaikan.
"Mudah-mudahan itu jadi contoh untuk jadu acuan sehingga kegiatan berikut-berikutnya bisa berjalan lebih baik. Positive thinking saja dulu," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika itu.(OL-4)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan alasan Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved