Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate buka suara soal pencabutan izin safari politik Anies Baswedan oleh sejumlah pemerintah daerah.
Johnny mengatakan, semestinya, pemerintah daerah memberi dukungan terhadap kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.
"Pemerintah daerah tentu perlu membantu kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Komunikasi ke tokoh-tokoh, calon-calon pemimpin nasional, itu perlu dibuka ruangnya," ujar Johnny di Istana Kepresidenana Jakarta, Kamis (1/12).
Baca juga: Safari Anies di Riau juga Terkendala Pemda Setempat
Namun, ia juga mengatakan bahwa kegiatan safari politik tentu harus sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku. Ia meyakini pencabutan izin yang terjadi saat ini hanya soal administrasi yang belum terselesaikan.
"Mudah-mudahan itu jadi contoh untuk jadu acuan sehingga kegiatan berikut-berikutnya bisa berjalan lebih baik. Positive thinking saja dulu," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika itu.(OL-4)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved