Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Indonesia Politics Research and Consulting, Leo Agustino mengatakan, langkah Partai Golkar untuk ‘meminang’ Gubernur Ridwan Kamil adalah untuk memenangkan lagi suara mereka di Jawa Barat.
“Posisi Jabar sebagai tradisi Golkar, mau diambil alih kembali. Saya menilai begitu, dengan cara mengambil putra terbaik Jabar untuk duduk di Golkar,” kata Leo saat berbincang hari ini (29/11).
Sosok Ridwan Kamil atau Kang Emil juga memiliki elektabilitas yang cukup tinggi serta digemari oleh kaum milenial.
“Kombinasi Kang Emil, dia dikenal sebagai kepala daerah yang punya banyak inovasi, ketanggapan teknologi dan pengetahuan, dan kans besar untuk mendapatkan suara milenial,” kata Leo yang juga dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini.
Kang Emil juga diteladani sikapnya saat mengalami musibah meninggalnya anak bungsu beliau, Eril. Menurut Leo, dari kerja nyata dan juga sikap dalam berkeluarga, adalah modal seorang pemimpin.
“Ada jiwa kebapakan, keberpihakan pada warga. Pemilih kedepan lebih melihat, calon yang merasakan kebutuhan warga, dan bisa menyiapkan dirinya, mereka hadir, itu ditunjukkan,” jelas Leo.
Meski Kang Emil memiliki kapasitas yang tingkatnya nasional, namun Leo mengatakan, sepertinya Kang Emil belum akan maju dalam laga Capres-Cawapres 2024.
Baca juga: Survei Median: Elektabilitas NasDem Melesat Nyaris Dua Kali Lipat
“Yang saya dengar Kang Emil tidak usah maju, biar Pak Airlangga yang maju, nanti kemudian mesin Golkar tetap mendukung Kang Emil maju sebagai gubernur,“ Ungkap Leo.
Pilkada Jawa Barat akan dilaksanakan serentak dengan Pemilu 2024. Dari Partai Golkar masih mengusung Ketum Airlangga sebagai Capres. Namun belum ada keputusan tentang Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Kang Emil sendiri, dalam pernyataanya mengaku tengah dekat dengan Partai Golkar. Namun ada beberapa partai juga yang tengah mendekatinya. Maka dia meminta masyarakat untuk menunggu sampai akhir tahun, kemana dia akan berlabuh.
Investasi elektoral
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK/Kang Emil) bergabung dengan partai politik bisa mempengaruhi peta politik jelang Pilpres 2024.
"Saya kira langkah Kang Emil masuk partai tentu bisa bermakna banyak, termasuk terkait dengan peta politik 2024," terang sosok yang akrab disapa Puput itu.
Menurutnya, kalau RK memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar, maka hal ini bisa mengubah taktik politik partai berlambang beringin itu dalam Pilpres 2024. Ketika RK masuk ke Golkar sudah pasti berniat untuk melanjutkan karier di bidang politik.
"Dalam kondisi ideal, RK sepatutnya meningkatkan karier politik dari Gubernur Jabar kepada karier politik yang lebih tinggi dan atau lebih strategis, dan dalam konteks ini hanya ada 3 posisi yg lebih tinggi atau diasosiasikan lebih tinggi, yakni menjadi presiden, wakil presiden atau Gubernur DKI Jakarta," lanjutnya.
Puput menambahkan ada potensi RK dimajukan Golkar sebagai cawapres dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto. "Jika RK masuk Golkar dan diproyeksikan untuk menjadi bakal kandidat pilpres, maka ada potensi RK diusung menjadi cawapres mendampingi Airlangga, dengan konteks Golkar juga didukung oleh partai lain, dalam hal ini KIB," terusnya.
Selain itu, bisa juga Golkar kemudian mengubah strategi dengan hanya mencalonkan RK sebagai cawapres tanpa Airlangga menjadi capresnya. Strategi itu kemungkinan akan dijalankan, jika ternyata lebih menarik minat partai-partai lain untuk secara solid berkoalisi dengan Golkar dalam Pilpres 2024.
"RK akan menjadi kunci bagi Golkar untuk menjadi berpengaruh dalam koalisi karena RK menjadi kader Golkar, seperti halnya Jokowi dulu menjadi petugas partai bagi PDIP," tandasnya.
RK juga bisa diposisikan sebagai investasi politik jangka panjang. Golkar bisa menempatkan RK sebagai Cagub DKI Jakarta dan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Sedangkan Airlangga tetap menjadi kandidat dalam pilpres.
"Jika ini dilakukan Golkar, maka artinya Golkar melakukan investasi politik jangka panjang karena jika RK menang di Jakarta, maka Golkar akan memegang area politik strategis dan dalam lima tahun ke depan, RK pun bisa menjadi pemimpin masa depan Golkar dan capres," pungkasnya.(RO/OL-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved