Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PARA elite politik diminta menghentikan berbagai narasi bernada permusuhan ketika melakukan kampanye politiknya. Hal ini, menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, perlu dilakukan untuk menghindari keterbelahan dan menimbulkan permusuhan di dalam negara pada saat berlangsungnya kontestasi politik pemilu.
“Ini perlu demi keutuhan negara kita,” kata Ma’ruf usai membuka Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas XI KAHMI) di Palu, Sulawesi Tengah, hari ini.
Hadir pada acara pembukaan acara tersebut antara lain Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, MenkoPolhukam Mahfud MD, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Dalam acara tersebut sempat riuh rendah ketika Ma’ruf menyebutkan Anies sebagai salah satu pemimpin masa depan Indonesia dari KAHMI.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, seharusnya para elite politik memberi contoh ke masyarakat bagaimana berkampanye secara santun dan saling menghargai pihak lain. Sebab kalau tidak, ungkapnya, masyarakat arus bawah bakal mengikuti tingkah laku para elite dan bertindak lebih keras.
“Karena itu, jangan berlebihan lah saat kampanye,” tegasnya.
Ma’ruf menyarankan para politisi yang berniat mau dalam Pemilu 2024 menggelorakan programnya ketimbang menarasikan politik identitas. “Kita sudah merasakan kalau menggunakan identitas bisa mengakibatkan keterbelahan. Karena itu dalam mengkampanyekan calon, seharusnya tidak menggunakan identitas ras, agama, dan etnis,” ujarnya.
Ma’ruf meminta para elite politik memberi contoh kepada masyarakat sikap untuk siap menang dan siap kalah. “Jangan hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Itu bakal destruktif,” jelasnya.
Baca juga: Belum Umumkan Capres, KIB Masih Berupaya Memupuk Elektabilitas
Kepada para peserta Munas KAHMI yang bakal ikut berkontestasi baik dalam Munas maupun Pemilu 2024, Ma’ruf meminta politisi dari kalangan KAHMI harus menjadi pelopor bagi kerukunan masyarakat. “Jadikan momen Munas untuk menunjukkan bahwa KAHMI dapat menjadi model demokrasi yang cerdas, santun dan matang. Jangan saling lempar kursi,” pungkasnya.
Pemimpin inovatif
Pada kesempatan itu, JK sebagai Ketua Majelis KAHMI mengingatkan agar Munas tidak hanya menjadi momentum mengganti kepemimpinan semata. Dirinya mendorong agar Munas KAHMI melahirkan pemimpin dengan tiga faktor, yakni kecendekiawanan, pengabdian dan inovasinya.
“Bukan hanya memutuskan siapa pimpinan yang baru. Tapi juga jadi bahan evaluasi bagi kita. Sudah sampai di mana? Yang paling berat apakah kita pencipta atau inovator,” katanya.
Menurutnya, inovator tidak hanya bagi mereka yang berkecimpung di bidang teknologi semata, melainkan semua bidang ilmu. Ia mencontohkan politisi yang inovatif adalah mereka yang bisa menciptakan sesuatu yang baru bagi tatanan sosial dan bangsa.
"Demikian ekonom harus bisa lebih memajukan pengusaha dengan hal-hal yang baru," tambahnya.
Senada dengan Wapres, Kalla tidak ingin Munas KAHMI diwarnai dengan kekerasan yang kadang diwarnai dengan kursi yang melayang.
"Beri contohlah kepada adek-adek kita di HMI. Jangan diajari hal-hal yang kurang baik. Kayak tidak jadi pemilihan pemimpin jika tidak ada kursi melayang. Jangan seperti itu," pungkasnya. (OL-4)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved