Selasa 22 November 2022, 20:30 WIB

KPK Buka Penyelidikan kasus Ketiga Dugaan Korupsi Bansos

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Buka Penyelidikan kasus Ketiga Dugaan Korupsi Bansos

MI/Susanto
Plt juru bicara KPK Ali FIkri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru soal dugaan rasuah dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial. Total, sudah ada tiga kasus dugaan korupsi bansos yang diusut saat ini.

"Pertama suap kan sudah selesai mensosnya. Kemudian KPK melakukan penyelidikan apakah itu Pasal 2 dan 3, di tengah penyelidikan kami menemukan fakta lain ada kemudian penyelidikan lagi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Ali mengatakan tiga kasus yang diusut yakni pertama penerimaan suap yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini sudah inkrah. Setelah itu, KPK melihat adanya dugaan kerugian negara dari kasus tersebut dan membuka penyelidikan baru.

Saat tengah menyelidiki kasus kedua ini, KPK melihat ada indikasi kerugian negara lain. Sehingga, KPK membuka penyelidikan ketiga terkait dugaan korupsi pengadaan bansos ini.

"Ketika nanti sudah cukup ada peristiwa pidana, kemudian pengumpulan bukti cukup nanti kami sampaikan ke teman-teman terkait apa (kasus) bansosnya," ujar Ali.

Baca juga: NasDem Bangun Posko Bantuan dan Dapur Umum di Cianjur

Ali memastikan kasus ketiga ini berbeda dengan kasus kedua. Saat ini, Lembaga Antikorupsi masih mengumpulkan bukti untuk mencari peristiwa pidana dalam kasus tersebut.

"Kalau pada proses penyidikan kan sudah ada tersangkanya nanti kami sampaikan," ucap Ali.

Kasus ketiga ini juga berkaitan dengan dugaan adanya kerugian negara. Lembaga Antikorupsi itu berharap pengusutan kasus berlangsung mulus.

Sebelumnya, pada penyedilikan kasus kedua, KPK berambisi menyelesaikan kasus rasuah pengadaan bansos dengan cepat. Lembaga Antikorupsi menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami sebenarnya maunya cepat, namun demikian partner kita dalam hal penegakan tindak pidana korupsi yang sebagai ahli penghitung kerugian negara juga butuh waktu juga dalam hal menghitung," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus 2022.

Karyoto mengatakan pihaknya aktif berkoordinasi dengan BPKP menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam pengadaan bansos itu. Namun, penghitungan dari BPKP memakan waktu cukup lama. (OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

Hakim Agung Gazalba Saleh Ditahan KPK

👤Arbida Nila Hastika 🕔Kamis 08 Desember 2022, 20:12 WIB
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan bahwa Hakim Agung Gazalba Saleh akan ditahan untuk 20 hari...
Metro TV/Marselina Tabita Tumundo.

Mendarat di Papua, Anies Baswedan Disambut Tarian Cendrawasih

👤Marselina Tabita Tumundo dan Ridwan Bima 🕔Kamis 08 Desember 2022, 20:06 WIB
Anies Baswedan melanjutkan safari politik ke Provinsi Papua. Bacapres NasDem itu tiba di Bandar Udara Sentani, Papua, sekitar pukul 15.30...
dok,ist

Masyarakat Harus Bersatu Melawan Mafia Tanah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 08 Desember 2022, 19:30 WIB
FORUM Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) dan PGI mengajak semua pihak yang telah dirugikan oleh para mafia tanah untuk segera...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya