Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan Bangsa Indonesia. Menyambut Pemilu 2024 mendatang dia mengajak semua pihak untuk berkompetisi dalam harmoni mengutamakan kepentingan untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama.
"Yang ada adalah bagaimana kita menjaga agar Indonesia yang negara plural ini jangan sampai terjadi lagi mempolitisasi identitas masyarakat itu yang harus dijaga," kata Johnny dalam pembukaan konferensi internasional SocDem Asia – Progressive Alliance Conference 2022: Politics of Identities: Harnessing Power in Diversity and Unity di Grand Ballroom NasDem Tower, Selasa (22/11).
Pasalnnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menilai setiap tokoh di Indonesia pasti mempunyai pendukung ada pro dan ada kontra, karenanya menurut dia tidak ada yang bisa menang seratus persen di Indonesia siapapun itu karena dia menilai setiap pribadi hanyalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan.
"Maka dibutuhkan diskusi-diskusi sosial demokrat ini untuk memberikan masukan-masukan agar kontestasi kita itu lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar Pemilu serentak kita di 2024 betul-betul legitimate mempersatukan, merekatkan, mengeratkan satu ciri politik Indonesia adalah kegotong royongan," tambah dia.
Johnny melihat bahwa identias sebagai suatu realitas namun dia menegaskan bahwa yang tidak boleh adalah mempolitisasi identitas. Menurut dia Indonesia sudah punya pengalaman dan sudah tahu mana yang tidak boleh mana yang berbahaya dilakukan.
"Diskusi kita ini untuk memberikan lagi batasan-batasan ada batasan yang tidak boleh dilewat batas yang harus terus dijaga adalah bagaimana Pemilu yang berkualitas terus membangun keakraban nasional, solidaritas dibangun, rakyat ikut terlibat secara riang dan gembira kompetisi yang harmoni," kata dia.
Lebih jauh Johnny melihat juga ada peran di dalam pemerintahan dan ada peran di luar pemerintahan, ada juga peran antar lembaga negara yang harus dapat saling mengisi saling memberikan check and balance dalam rangka menjaga keseimbangan jalannya suatu roda administrasi negara.
"Dan saling memberikan check and balance keseimbangan agar maju dan jalannya pemerintahan kita bisa baik dan itu untuk menuju tujuan kita social justice, dan well being, common good, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas dia. (OL-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved