Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan Bangsa Indonesia. Menyambut Pemilu 2024 mendatang dia mengajak semua pihak untuk berkompetisi dalam harmoni mengutamakan kepentingan untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama.
"Yang ada adalah bagaimana kita menjaga agar Indonesia yang negara plural ini jangan sampai terjadi lagi mempolitisasi identitas masyarakat itu yang harus dijaga," kata Johnny dalam pembukaan konferensi internasional SocDem Asia – Progressive Alliance Conference 2022: Politics of Identities: Harnessing Power in Diversity and Unity di Grand Ballroom NasDem Tower, Selasa (22/11).
Pasalnnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menilai setiap tokoh di Indonesia pasti mempunyai pendukung ada pro dan ada kontra, karenanya menurut dia tidak ada yang bisa menang seratus persen di Indonesia siapapun itu karena dia menilai setiap pribadi hanyalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan.
"Maka dibutuhkan diskusi-diskusi sosial demokrat ini untuk memberikan masukan-masukan agar kontestasi kita itu lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar Pemilu serentak kita di 2024 betul-betul legitimate mempersatukan, merekatkan, mengeratkan satu ciri politik Indonesia adalah kegotong royongan," tambah dia.
Johnny melihat bahwa identias sebagai suatu realitas namun dia menegaskan bahwa yang tidak boleh adalah mempolitisasi identitas. Menurut dia Indonesia sudah punya pengalaman dan sudah tahu mana yang tidak boleh mana yang berbahaya dilakukan.
"Diskusi kita ini untuk memberikan lagi batasan-batasan ada batasan yang tidak boleh dilewat batas yang harus terus dijaga adalah bagaimana Pemilu yang berkualitas terus membangun keakraban nasional, solidaritas dibangun, rakyat ikut terlibat secara riang dan gembira kompetisi yang harmoni," kata dia.
Lebih jauh Johnny melihat juga ada peran di dalam pemerintahan dan ada peran di luar pemerintahan, ada juga peran antar lembaga negara yang harus dapat saling mengisi saling memberikan check and balance dalam rangka menjaga keseimbangan jalannya suatu roda administrasi negara.
"Dan saling memberikan check and balance keseimbangan agar maju dan jalannya pemerintahan kita bisa baik dan itu untuk menuju tujuan kita social justice, dan well being, common good, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas dia. (OL-4)
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved