Selasa 22 November 2022, 09:09 WIB

Komisi II DPR Minta Mendagri Tindaklanjuti Sengketa Segmen Batas Daerah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi II DPR Minta Mendagri Tindaklanjuti Sengketa Segmen Batas Daerah

Ist/DPR
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

 

KOMISI  II DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyelesaikan persoalan batas daerah di Indonesia.

Hingga Oktober 2022, Kemendagri menyelesaikan batas daerah sebanyak 795 segmen batas daerah atau 81% dari target 979 segmen batas daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Sedangkan 155 segmen batas daerah atau 16 persen lainnya masih dalam proses penetapan Permendagri, dan tersisa sebanyak 31 segmen atau 3 persen yang masih dalam proses fasilitasi,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajarannya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Dalam kesimpulan berikutnya, lanjut Doli, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk segera menindaklanjuti masalah sengketa segmen batas daerah yang belum terselesaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi II yang belum terakomodasi dalam 31 segmen masih dalam proses fasilitasi.

Baca juga: DPR Minta BI Jelaskan Perbedaan Asumsi Ekonomi di RATBI dengan APBN 2023

“Selain itu, Komisi II DPR RI mendorong Mendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah melalui Tim penegasan batas daerah Provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan percepatan penyelesaian segmen batas daerah yang belum definitif," jelas Doli.

"Serta melakukan melakukan pemasangan pilar maupun batas-batas fisik untuk daerah yang telah definitif dengan mengacu pada peta lampiran Permendagri yang telah diterbitkan,” tambahnya.

Dilanjutkan politikus Fraksi Partai Golkar ini, Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri untuk segera menyampaikan kepada Komisi II DPR RI terkait "road map" penyelesaian permasalahan batas antara desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia untuk dibahas pada rapat kerja/rapat dengar pendapat yang akan datang. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok MI

KPK Usul ASN yang tidak Lapor LHKPN Dipangkas Tunjangannya

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 07:39 WIB
Saat ini, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang 'bandel' tidak lapor LHKPN. ASN yang tidak patuh hanya dikenakan sanksi...
DOK.MI

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Suap di MA

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:18 WIB
Ali mengatakan peluang tersebut dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup, baik dalam proses penyidikan maupun saat...
Dok. Pribadi

DPR Papua Minta Persidangan Mahkamah Militer Kasus Mutilasi Nduga Ditunda, Dorong Peradilan Koneksitas

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:14 WIB
"Kami sayangkan bahwa persidangan di Mahmil Jayapura dan Surabaya tidak dilakukan dengan transparan. Keluarga korban tidak diberitahu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya