BNPT Berupaya Cegah Potensi Aksi Terorisme Jelang Pemilu

DIREKTUR Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengingatkan kepada seluruh elemen  bangsa soal potensi gerakan radikal terorisme menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Namun, dia juga menegaskan bahwa BNPT dalam hal ini selalu senantiasa melakukan berbagai upaya guna mencegah dan meminimalisasi potensi ancaman gerakan radikal terorisme agar tidak berkembang dan menggangu stabilitas politik Tanah Air.

"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi tadi tidak berkembang," kata Nurwakhid dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/11).

Dalam acara diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11), dia mengatakan, hal ini sebagaimana dibuktikan oleh BNPT dalam pelaksanaan gelaran KTT G-20 yang berlangsung du Bali lalu yang berjalan aman, lancar, dan sukses dalam mengeliminasi potensi ancaman aksi radikalisme seminimal mungkin.

"Karena faktor utama yang memicu (ancaman radikal terorisme), adalah politisasi agama, atau politik identitas. Ini yang harus dimitigasi, harus dicegah jangan sampai merebak atau berkembang politisasi agama atau politik identitas ataupun politik kebencian," tegasnya.
 
Untuk itu, Nurwakhid menyebut BNPT telah senantiasa membangun kesiapsiagaan nasional guna mengantisipasi segala bentuk gangguan, ancaman dan hambatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 dari segala aksi terorisme dan radikalisme, dengan tidak lepas dari pelibatan seluruh elemen masyarakat.

Baca juga: ICRC dan TNI Gelar Lokakarya tentang Hukum Konflik Bersenjata

"Tentu kami sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tetang Penanggulangan Terorisme, maka kami selalu membangun kesiapsiagaan nasional, membangun jiwa nasionalisme, penerapan kontra radikalisasi baik itu kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dan tentunya kami melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam kebijakan pentaheliks BNPT," katanya.

Turut hadir dalam acara ini, yaitu pengamat politik dan pegiat media sosial Rudi S Kamri dan mantan narapidana teroris Sofyan Tsauri. Sementara Garda Nasionalis terdiri atas sejumlah organisasi pro demokrasi dan toleransi, seperti Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Barisan Rakyat Indonesia Gelorakan Demokrasi (Brigade), Forum Borneo Internasional (FBI), Gagasan Amanah Muda Indonesia (GAMI), dan Komunitas Anak Bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kapolres Gianyar ini juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan, jika ke depan BNPT akan melakukan dialog dan koordinasi dengan partai politik sebagai peserta dalam Pemilu 2024.

"Tentunya termasuk kita juga diskusi, dialog ataupun melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk parpol, karena kalau berkaitan dengan radikal teror, maka ini menjadi ranah semua masyarakat," ujar mantan Kabagbanops Densus 88/Anti Teror Polri ini.

Terakhir, dia memohon doa dari segenap masyarakat bangsa. Hal ini terkait agar Indonesia segera memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dan mengancam ideologi bangsa yaitu Pancasila yang dilahirkan oleh para founding fathers.

"Ideologi yang mengancam ekstensi ideologi negara, ini harus ada regulasinya sebagai konsekuensi kita bersama sebagai negara demokrasi. Nah, kita belum ada regulasi yang melarang hal tersebut," ujarnya. (OL-16)