Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi gaya politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara terbuka memberikan dukungan kepada beberapa menterinya untuk maju menjadi calon presiden (capres) 2024.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya menyebut sikap keterbukaan Jokowi dianggap memiliki kepentingan politis yang bertolak belakang dengan sikap negarawan yang seharus ada dari seorang presiden.
"Politisi berpikirnya untuk pemilu mendatang. Negarawan untuk masa depan generasi mendatang," tutur Muhammad Kholid saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/11).
Kholid menegaskan Jokowi perlu meluruskan kembali fungsi menteri selaku pembantu presiden. Jokowi perlu mendorong para menteri untuk fokus bekerja bukan sibuk untuk mencalonkan diri sebagai capres. Hal tersebut berkaitan juga dengan kinerja Jokowi di akhir masa pemerintahannya.
Baca juga: Survei Indostrategi: Elektabilitas Prabowo Unggul di Atas Ganjar Pranowo
"Seharusnya Presiden mendorong para menterinya fokus bekerja keras. Bukan jadi alat untuk panggung politik," ujar dia.
Selain mengkritik komunikasi politik Jokowi, PKS juga mengingatkan agar para menteri fokus membantu presiden hingga akhir masa pemerintahan. Agar, pemerintahan Jokowi bisa mewariskan hasil yang positif untuk kepemimpinan mendatang.
"Sehingga di akhir kepemimpinannya mewariskan yang terbaik bagi kepemimpinan mendatang," ujarnya. (OL-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved