Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi gaya politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara terbuka memberikan dukungan kepada beberapa menterinya untuk maju menjadi calon presiden (capres) 2024.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya menyebut sikap keterbukaan Jokowi dianggap memiliki kepentingan politis yang bertolak belakang dengan sikap negarawan yang seharus ada dari seorang presiden.
"Politisi berpikirnya untuk pemilu mendatang. Negarawan untuk masa depan generasi mendatang," tutur Muhammad Kholid saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/11).
Kholid menegaskan Jokowi perlu meluruskan kembali fungsi menteri selaku pembantu presiden. Jokowi perlu mendorong para menteri untuk fokus bekerja bukan sibuk untuk mencalonkan diri sebagai capres. Hal tersebut berkaitan juga dengan kinerja Jokowi di akhir masa pemerintahannya.
Baca juga: Survei Indostrategi: Elektabilitas Prabowo Unggul di Atas Ganjar Pranowo
"Seharusnya Presiden mendorong para menterinya fokus bekerja keras. Bukan jadi alat untuk panggung politik," ujar dia.
Selain mengkritik komunikasi politik Jokowi, PKS juga mengingatkan agar para menteri fokus membantu presiden hingga akhir masa pemerintahan. Agar, pemerintahan Jokowi bisa mewariskan hasil yang positif untuk kepemimpinan mendatang.
"Sehingga di akhir kepemimpinannya mewariskan yang terbaik bagi kepemimpinan mendatang," ujarnya. (OL-4)
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved