Kapolri: Jangan Bermusuhan karena Beda Pilihan Politik

Kapolri belum Dapat Penghargaan, Prabowo Janji Beri Bintang Mahaputera

Prabowo siapkan Bintang Mahaputera untuk Kapolri Listyo Sigit saat peresmian SPPG Polri dan apresiasi peran MBG.

Identitas Pelaku Sudah Dikantongi, Kapolri Perintahkan Kejar Penembak Smart Air

Kapolri perintahkan pengejaran pelaku penembakan pesawat Smart Air di Korowai, Papua Selatan. Identitas pelaku disebut sudah dikantongi.

Kapolri Instruksikan Pengejaran Pelaku Penembakan Pesawat Smart Air di Papua

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku penembakan berasal dari dua kelompok yang berbasis di Yahukimo.

Amanat Reformasi dan Konstitusi, Ketua IYE Dukung Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Polri di Bawah Kementerian, Kaburkan Fokus Penuntasan Reformasi Polri

Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.

25 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Soroti Tren Resentralisasi dan Desak Revisi UU Pemda

KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.

Presiden Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wamenkeu dan Adies Kadir Hakim MK

Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud MD Ungkap Sejarah Polri Dipisahkan dari Kementerian Hankam

Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.

PKB Kawal Sistem Ekonomi Prabowo

PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Dinilai Perlu Diikuti Keterbukaan Publik

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia