KPU Akui Politik Uang Masih Potensial Terjadi dalam Pemilu 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui politik uang atau vote buying dalam Pemilu Serentak 2024 masih potensial terjadi. 

Komisioner KPU RI Idham Holik menuturkan tentunya fenomena politik yang akan menjadi tantangan bagi pihaknya. 

Baca juga: NasDem Dukung Pertemuan Anies dan Jokowi

"Serta semua pihak yang menginginkan demokrasi Indonesia tidak terus terjebak dalam resesi demokrasi," papar Idham kepada Media Indonesia, Kamis (20/10). 

Agar praktek politik uang tersebut dapat ditekan, Idham mengaku butuh dukungan kerja kolaboratif dari semua pihak yang memiliki civic responsibility untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 

"Oleh karena itu mari kita semua pihak bergandeng tangan mengedukasi pemilih tentang bahaya politik uang atau vote buying dan juga memberikan pencerahan kepada pemilih tentang signifikansi atau bernilainya suara pemilih dalam menentukan masa depan bangsa dan negara," tegasnya. 

Selain hal tersebut, Idham yakin  Bawaslu juga akan meningkatkqn pengawasan agar praktek politik uang atau vote buying selaku electoral crime (tindak pidana pemilu) dapat ditekan. 

"Sekaligus juga Bawaslu akan lebih tegas lagi dalam penegakan hukum pemilu atas tindak pidana pemilu tersebut," tuturnya. 

KPU, kata Idham, akan menstimulasi lahirnya gerakan anti-politik uang sebagai bagian dari gerakan sipil dalam memastikan integritas elektoral menjadi lebih baik lagi. 

Sebelumnya, Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD mengaku optimistis Pemilu 2024 bakal terselenggara sesuai jadwal. 

Hanya saja, Mahfud pesimistis pesta demokrasi itu terhindar dari praktik politik uang. 

"Bahwa akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu masih sangat sulit dihindari," ungkap Mahfud. (OL-6)