Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mendukung pertemuan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Wakil ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjelaskan pertemuan antara Anies dan Jokowi akan memberikan dampak positif terhadap suasana perpolitikan di Tanah Air.
"Kalau kemudian bertemu, tentu itu jadi teladan yang baik bagi seorang pemimpin. Dia tersenyum melihat hiruk pikuk tanpa berbicara, tapi dia melakukan tindakan tindakan," ujar Ali dalam keterangannya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/10).
Menurut Ali, Jokowi dan Anies memiliki hubungan yang baik sebagai sesama pemimpin di tingkat yang berbeda. Terlebih Anies merupakan salah satu kepala daerah terbaik yang sejalan dengan kebijakan di pemerintahan pusat.
"Kan semuanya relasi itu kalau Anies menjabat gubernur ketemu Pak Jokowi itu relasinya bawah ke atasan kan," ujar Ali.
Ali mengungkapkan pertemuan Anies dan Jokowi yang berlangsung di Istana Negara juga akan dimanfaatkan Anies untuk berpamitan langsung kepada Jokowi. Hal tersebut merupakan bentuk rasa hormat Anies kepada Jokowi selaku atasan saat dirinya masih menjabat sebagai kepala daerah.
Baca juga: Ganjar-Airlangga Dinilai Bisa Diterima Pemilih Muslim
"Kalau hari ini Pak Jokowi presiden, Anies bukan siapa-siapa, masyarakat biasa, berarti relasi persahabatan dong karena memang mereka adalah sahabat sejak lama," ujarnya.
Pertemuan antara Anies dan Jokowi secara otomatis menampik anggapan adanya jarak antar kedua pemimpin tersebut. Ali menilai Jokowi merupakan sosok yang berlapang dada dan berhati luas sehingga sama sekali tidak ada kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Anies.
"Kalau memang benar diterima berarti ya tidak salah dugaan NasDem bahwa Pak Jokowi itu orang yang berhati luas, berlapang dada," jelas Ali.
Diketahui, Istana membenarkan bahwa Presiden Jokowi bakal bertemu dengan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pertemuan itu merupakan permintaan dari Anies untuk berpamitan setelah menyelesaikan jabatan Gubernur DKI Jakarta. (OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved