Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PARTAI NasDem mendukung pertemuan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Wakil ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjelaskan pertemuan antara Anies dan Jokowi akan memberikan dampak positif terhadap suasana perpolitikan di Tanah Air.
"Kalau kemudian bertemu, tentu itu jadi teladan yang baik bagi seorang pemimpin. Dia tersenyum melihat hiruk pikuk tanpa berbicara, tapi dia melakukan tindakan tindakan," ujar Ali dalam keterangannya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/10).
Menurut Ali, Jokowi dan Anies memiliki hubungan yang baik sebagai sesama pemimpin di tingkat yang berbeda. Terlebih Anies merupakan salah satu kepala daerah terbaik yang sejalan dengan kebijakan di pemerintahan pusat.
"Kan semuanya relasi itu kalau Anies menjabat gubernur ketemu Pak Jokowi itu relasinya bawah ke atasan kan," ujar Ali.
Ali mengungkapkan pertemuan Anies dan Jokowi yang berlangsung di Istana Negara juga akan dimanfaatkan Anies untuk berpamitan langsung kepada Jokowi. Hal tersebut merupakan bentuk rasa hormat Anies kepada Jokowi selaku atasan saat dirinya masih menjabat sebagai kepala daerah.
Baca juga: Ganjar-Airlangga Dinilai Bisa Diterima Pemilih Muslim
"Kalau hari ini Pak Jokowi presiden, Anies bukan siapa-siapa, masyarakat biasa, berarti relasi persahabatan dong karena memang mereka adalah sahabat sejak lama," ujarnya.
Pertemuan antara Anies dan Jokowi secara otomatis menampik anggapan adanya jarak antar kedua pemimpin tersebut. Ali menilai Jokowi merupakan sosok yang berlapang dada dan berhati luas sehingga sama sekali tidak ada kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Anies.
"Kalau memang benar diterima berarti ya tidak salah dugaan NasDem bahwa Pak Jokowi itu orang yang berhati luas, berlapang dada," jelas Ali.
Diketahui, Istana membenarkan bahwa Presiden Jokowi bakal bertemu dengan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pertemuan itu merupakan permintaan dari Anies untuk berpamitan setelah menyelesaikan jabatan Gubernur DKI Jakarta. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved