Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PAKAR komunikasi publik dan pemasaran politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai menguatnya wacana pengusungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak lantas bisa dinilai sebagai sosok yang hanya merepresentasikan kelompok nasionalis.
"Menurut saya, figur-figur seperti Pak Ganjar, Pak Airlangga kalau dilihat keduanya dari representasi partai yang identitas ideologinya kental nasionalis, tetapi kalau kita lihat tidak bisa dengan kategori itu saja," kata Nyarwi di Jakarta, hari ini.
Hal itu didasarkan pada fakta bahwa hampir semua partai bernuansa nasionalis juga memiliki arah untuk mengakomodasi kelompok Islam dengan membentuk organisasi sayap.
"Partai-partai pasca-reformasi, bahkan partai nasionalis, bahkan sejak Orde Baru berusaha untuk merepresentasikan komunitas Islam, sehingga hampir di setiap partai punya sayap Islam. Cuma sering kali ini tidak dipandang sebagai bentuk representasi umat Islam," lanjutnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) itu juga mengetengahkan ketidakadaan ketentuan bahwa capres-cawapres harus merepresentasikan kelompok tertentu.
"Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam sejarah republik bahwa calon presiden cawapres harus merepresentasikan kelompok, kategori partai nasionalis dan Islam, tidak ada. Tapi ada semacam konsensus nasional bahwa sosok profil figur rata-rata ya memang tidak hanya kategori nasionalis, karena juga karena mayoritas pemilih muslim biasanya kan ada kepantasan sosok yang mewakili Islam. Itu dianggap penting," sambungnya.
Oleh sebab itu, wacana pemasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto dinilainya tidak mempunyai hambatan berat. Menurutnya, belum ada riset kredibel yang menunjukkan resistensi atau penolakan dari pemilih Islam terhadap kedua sosok tersebut.
"Menurut saya tidak ada kendala. Belum ada data riset juga yang sangat kredibel, yang menunjukkan ada pemilih dari kalangan Islam yang resistensinya tinggi atau mereka berdua mendapat resistensi tinggi dari kalangan pemilih muslim. Termasuk tidak ada misalnya bentuk-bentuk kebijakan yang telah dilakukan keduanya selama berkarir di politik yang bisa menunjukkan kebijakan yang merugikan umat Islam," tandasnya.
Baca juga: Erick Thohir Figur Paling Sepadan Dampingi Prabowo Di Pilpres 2024
Meski demikian, pencalonan pasangan Ganjar-Airlangga akan menghadapi masalah ketiga muncul isu dalam kampanye yang mengarah pada polaritas berbasis agama. Pemilih muslim menginginkan capres-cawapres yang lebih islami, tidak sekedar Islam.
"Artinya peluang Ganjar, maupun Airlangga untuk diterima di kalangan muslim masih sangat besar. Kecuali nanti dalam masa kampanye misalnya muncul isu-isu yang mengarah kepada polarisasi karena tuntutan figur capres-cawapres yang makin islami. Ini balik lagi ke siapa yang menjadi kompetitor," pungkasnya.
PDIP-KIB
Sementara itu, Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana mengatakan, langkah gubernur Jawa Tengah yang menyatakan siap untuk maju pada Pilpres 2024, membawa peluang koalisi antara PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Kondisinya memang PDIP, pandangan saya dalam beberapa hal menunjukkan dia tidak ingin maju sendiri sebagai capres, meski PDIP punya hak dan kesempatan. Perspektif, yang ingin dibangun pdip bagaimana merangkul teman teman partai lain,” kata Aditya saat berbincang hari ini (20/10).
Kedekatan antara PDIP dan KIB, sudah terjalin pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tentu sudah sejalan yang sudah punya pengalaman dan berinteraksi dengan PDIP, selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, ya dalam konteks ini relevan membicarakan teman teman di koalisi KIB itu,” sebut Aditya. (OL-4)
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama negosiasi berlangsung, implementasi tarif tersebut msih di-pause alias ditunda.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved