Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 18 dari 20 partai politik (parpol) yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 lolos tahapan verifikasi administrasi. KPU membagi 18 parpol yang telah lolos tahapan verifikasi adminsitasi ke dalam 3 kategori yaitu 9 parpol peserta pemilu 2019 yang memiliki kursi di DPR, 5 parpol peserta pemilu 2019 yang belum memiliki kursi di DPR, dan 4 parpol baru non peserta pemilu 2019.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, mengacu kepada putusan Mahkamah konstitusi (MK) nomor 55/PUU/XVIII/2020 KPU tidak melakukan proses verifikasi faktual terhadap 9 parpol yang telah memiliki kursi di DPR. Proses verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan parpol hanya dilakukan terhadap parpol non parlemen dan parpol baru calon peserta pemilu 2024.
Baca juga: TPF Aremania Minta Komnas Bentuk Tim Penyelidik Pelanggaran HAM
"Sehingga dengan demikian dari 18 partai politik tersebut yang akan dilakukan verifikasi faktual itu terdapat 9 partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual," ungkap Hasyim di Jakarta, Jumat (14/10).
Atas dasar tersebut, Hasyim membenarkan bahwa ke 9 parpol yang saat ini telah memiliki kursi di parlemen yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP otomatis lolos sebagai parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Sementara 9 parpol lainnya yakni PSI, Perindo, PBB, Hanura, Garuda, PKN, Partai Gelora Indonesia, Partai Ummat, dan Partai Buruh wajib mengikuti proses verifikasi faktual sebelum dinyatakan lolos sebagai parpol peserta pemilu 2024.
"Verifikasi faktual meliputi verifikasi terhadap kepengurusan baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota. KPU juga akan melakukan verifikasi terhadap kantor kepengurusan parpol," ujar Hasyim.
Hasyim menjelaskan KPU akan melakukan pengambilan jumlah sampel secara acak terhadap nama-nama keanggotaan parpol yang akan mengikuti proses tahapan veirifikasi faktual. KPU akan menggunakan metode survey sampling dalam melakuka verifikasi faktual kepengurusan anggota parpol.
"Jadi daftar nama anggota itu diambil secara acak. Kemudian dari nama-nama itu yang muncul secara random akan dijadikan dasar verifikasi faktual. Nama-nama itulah yang akan diverifikasi," ungkap Hasyim.
KPU akan memberikan kesempatan bagi ke 9 parpol yang mengikuti proses verifikasi faktual untuk melakukan perbaikan kepengurusan jika nantinya dinyatakan belum memenuhi syarat oleh KPU. Hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh parpol yang mengikuti proses verifikasi faktual nantinya akan dijadikan penilaian oleh KPU.
"Ada masa perbaikan dan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan disampaikan kepada KPU untuk diverifikasi faktual tahap kedua," ungkap Hasyim.
Partai PRIMA dan Partai keadilan Persatuan (PKP) merupakan 2 papol yang dinyatakan tidak lolos proses verifikasi adminstarsi oleh KPU. Dihubungi pasca pengumuman hasil verifikasi administrasi parpol, Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kurun waktu 3 x 24 jam mendatang setelah mendapatkan Berita Acara resmi dari KPU.
Agus Jabo menyampaikan, hal semacam ini juga pernah dialami oleh beberapa parpol lainnya dalam Pemilu 2019 lalu. Tapi, lanjut dia, pada akhirnya setelah melakukan serangkaian gugatan parpol-parpol yang dinyatakan belum memenuhi syarat akhirnya bisa lolos dalam tahapan verifikasi.
“Partai Berkarya dan Partai Garuda juga pernah tidak lolos verifikasi administrasi dalam tahapan Pemilu 2019 lalu. Setelah ada gugatan ke Bawaslu, mereka memenuhi syarat,” imbuhnya.
Agus Jabo juga mengimbau kepada struktur PRIMA di tingkatan pusat hingga kecamatan, anggota maupun simpatisan untuk tetap tenang dan meyakini bahwa PRIMA akan lolos menjadi peserta dan memenangkan Pemilu 2024.
“Sambil menunggu proses hukum yang akan dilakukan oleh DPP, kami juga mengimbau agar struktur PRIMA dan anggota tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi verifikasi faktual” tegasnya. (OL-6)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved