KPK Yakin Tokoh Adat Papua Dukung Pemeriksaan Lukas Enembe

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tokoh adat Papua pro terhadap pemeriksaan Lukas Enembe. Gubernur Papua itu diminta tak berdalih macam-macam menghindari konsekuensi hukum.

"Kami meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan antikorupsi. Sehingga tentunya juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua," ujar juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (11/10).

Menurut dia, keyakinan itu bertolak belakang dengan orang-orang di sekitar Lukas Enembe, termasuk kuasa hukum. Pengacara Lukas meminta pemeriksaan terbuka di lapangan dengan dalih sesuai hukum adat.

Ali mengatakan hal itu tak relevan dan sangat disayangkan. Menurut dia, kuasa hukum mestinya paham bagaimana penegakan hukum di Indonesia.

Senada, aktivis Universitas Cendrawasih Papua Victor Kogoya menyebut permintaan kuasa hukum itu menyalahi aturan di Indonesia. Prosedur hukum yang diketahui adalah pemeriksaan dilakukan di ruang tertentu.

"Lukas Enembe harus diperiksa di dalam ruangan dan tidak di tempat terbuka karena hal tersebut yang sesuai dengan prosedur hukum, bahkan dalam aturan adat juga tidak ada pemeriksaan terbuka seperti yang disuarakan kuasa hukum Lukas Enembe," ucap Victor.

Baca juga: KPK Panggil Asisten Direktur Casino di Singapura terkait Lukas Enembe

Menurut dia, Lukas dan pengacaranya mesti paham kasus ini mesti diselesaikan secara cepat. Jangan sampai, memengaruhi dan memprovokasi masyarakat Papua.

"Sudah seharusnya masyarakat mendukung penegak hukum agar Lukas Enembe melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada," kata Victor.

Dia membeberkan masyarakat dibuat resah kasus Lukas. Sehingga, mengganggu ketenangan dan mereka tak dapat bekerja dengan tenang.

Di sisi lain, Victor juga menyinggung pernyataan sejumlah pihak soal Lukas sebagai Kepala Adat Besar Papua. Menurut dia, hal tersebut tak sesuai kenyataan dan fakta.

"Lukas terpilih sebagai gubernur karena dipilih oleh masyarakat melalui jalur pemerintahan sehingga tidak bisa dikatakan seorang kepala suku besar di tanah Papua," kata Victor Kogoya.(OL-5)