Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KRITIK yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pembangunan infrastruktur dinilai oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno sebagai politik bunuh diri. Sebab, infrastruktur selama ini menjadi tulang punggung kepuasan publik terhadap Jokowi.
“Infrastruktur itu backbone politik Jokowi. Kepuasaan publik di bidang infrastruktur memuaskan. Wajah politik Jokowi itu wajah politik infrastruktur,” kata Adi dalam kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Jakarta, Sabtu (24/9).
Menurut Adi, AHY terkesan ingin masyarakat mengakui jasa ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembangunan di Indonesia. Namun, serangan AHY ke pemerintah minim data sehingga Demokrat tampak kelimpungan menjawab serangan balik pemerintah.
“Giliran diserang balik, Demokrat kelabakan tunjukkan fakta bahwa SBY lebih unggul soal infrastruktur. Terlihat peluru serangannya salah alamat dan salah isu,” terangnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan AHY seharusnya memilih isu lain untuk dikritik. Bukan justru pembangunan infrastruktur yang secara fakta jauh mengungguli SBY.
“Kalau isu yang lain mungkin bisa masuk akal. Tapi kalau infrastruktur jelas itu bunuh diri,” tukasnya.
Baca juga: AHY Dikritik, Diminta Lebih Kedepankan Kampanye Gagasan
Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang menilai pernyataan AHY terkait Jokowi hanya gunting pita dari proyek ayahnya tidak didasarkan pada fakta. Klaim tanpa data ini justru dinilai merugikan Demokrat secara elektoral.
“Klaim AHY itu justru berdampak negatif untuk dirinya. Alih-alih dengan pernyataan tersebut bisa mengangkut pendukung Jokowi ke gerbong Demokrat, tetapi dengan klaim tidak sesuai fakta itu justru mungkin akan mendapatkan antipati," ucap Lucius.(OL-5)
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
SBY mengakui, dinamika demokrasi di Indonesia mengalami berbagai pasang surut.
Ia menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan terbaru, yang menurutnya berdampak pada stabilitas global.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio menganalisis absennya Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kesempatan SBY dan Joko Widodo (Jokowi) tampil bersama Prabowo Subianto.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menghadiri upacara parade senja dan penurunan bendera di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pad Kamis, 27 Februari 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved