Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KRITIK yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pembangunan infrastruktur dinilai oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno sebagai politik bunuh diri. Sebab, infrastruktur selama ini menjadi tulang punggung kepuasan publik terhadap Jokowi.
“Infrastruktur itu backbone politik Jokowi. Kepuasaan publik di bidang infrastruktur memuaskan. Wajah politik Jokowi itu wajah politik infrastruktur,” kata Adi dalam kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Jakarta, Sabtu (24/9).
Menurut Adi, AHY terkesan ingin masyarakat mengakui jasa ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembangunan di Indonesia. Namun, serangan AHY ke pemerintah minim data sehingga Demokrat tampak kelimpungan menjawab serangan balik pemerintah.
“Giliran diserang balik, Demokrat kelabakan tunjukkan fakta bahwa SBY lebih unggul soal infrastruktur. Terlihat peluru serangannya salah alamat dan salah isu,” terangnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan AHY seharusnya memilih isu lain untuk dikritik. Bukan justru pembangunan infrastruktur yang secara fakta jauh mengungguli SBY.
“Kalau isu yang lain mungkin bisa masuk akal. Tapi kalau infrastruktur jelas itu bunuh diri,” tukasnya.
Baca juga: AHY Dikritik, Diminta Lebih Kedepankan Kampanye Gagasan
Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang menilai pernyataan AHY terkait Jokowi hanya gunting pita dari proyek ayahnya tidak didasarkan pada fakta. Klaim tanpa data ini justru dinilai merugikan Demokrat secara elektoral.
“Klaim AHY itu justru berdampak negatif untuk dirinya. Alih-alih dengan pernyataan tersebut bisa mengangkut pendukung Jokowi ke gerbong Demokrat, tetapi dengan klaim tidak sesuai fakta itu justru mungkin akan mendapatkan antipati," ucap Lucius.(OL-5)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved