Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENGAMAT politik Dedi Kurnia Syah mengkritik pernyataan Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Ketua Umum Demokrat itu membandingkan kinerja Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"AHY seharusnya mengampanyekan gagasan ke depan, bukan kembali ke belakang dengan perbandingan," ujar Dedi saat dikonfirmasi, hari ini.
Dedi menuturkan semua pihak berhak melontarkan kritik kepada pemerintah. Namun, kritik tersebut harus berbasis data akurat, bukan karena ketidaksukaan.
"(Kritik) menjadi masalah ketika justru hanya berbasis ketidaksukaan, atau sekedar memantik konflik semata, ada cara yang lebih politis dan berdampak, semisal mengoreksi kebijakan yang akan dijalankan, bukan yang sudah dilakukan pemerintah," ujarnya.
Menurut Dedi, kritik AHY kental nuansa politis ketimbang sebagai oposisi. Dia melihat AHY mencoba mendapatkan simpati masyarakat dengan mengkritik Jokowi.
Baca juga: Pengamat: Suharso Dinilai Loyal dan Berperan Selamatkan PPP
"Meskipun, ini normatif, hanya statemen tanpa data, beresiko akan dikembalikan ke SBY, yang juga pasti punya kekurangan," ujar Dedi.
Salah satu singgungan AHY terkait pembangunan jalan tol. Adapun data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan SBY membangun jalan tol sepanjang 189,2 kilometer (km) pada 2004-2019.
Sementara itu, Jokowi membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km sejak menjabat pada 2014 hingga saat ini. Kemudian, 750 km jalan tol dibangun dan ditargetkan selesai pada 2024.
Selain itu, data terkait menunjukkan ada 18 bendungan mulai dibangun di era SBY. Seluruhnya diselesaikan Jokowi.
Adapaun Jokowi memulai pembangunan 12 bendungan sejak menjabat. Akumulasi data memaparkan ada 30 bendungan selesai dibangun di era jokowi, kemudian 27 bendungan ditargetkan rampung pada 2024.(OL-4)
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved