Bawaslu: Tidak Ada Sanksi untuk Parpol yang Catut Nama Masyarakat

Bawaslu Usulkan Perumusan Ulang Hukum Acara Pemilu

Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.

Demokrasi Indonesia Masih Berkembang, Penyesuaian Pemilu Keniscayaan

Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang. 

Ada 584 Aduan, Pelanggaran Pemilu 2024 Naik Dua Kali Lipat dari Tahun Sebelumnya

DKPP menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.

KPU Banjarbaru Batalkan Pencalonan Paslon Petahana

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan pembatalan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.

Pemberhentian Kades yang Coblosi Surat Suara Pileg di Cianjur belum Diproses

Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan

Tanggapi Kritikan MK, Bawaslu Singgung Revisi UU Pemilu

Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik

Al Muzammil Yusuf Jadi Presiden PKS, Sohibul Iman Ketua Majelis Syuro

Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Pakar: Peluang Jokowi Jadi Ketum PPP Sangat Kecil

Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.

PPP Lirik Pemodal Besar Jadi Ketum, Pakar: Merusak Demokrasi Internal

PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.

Benahi Transparansi Sebelum Tambah Dana Parpol

Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.

Perludem Nilai Kewenangan Parpol Bentuk Badan Usaha belum Penting

Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai

Usulan Parpol Didanai APBN, NasDem Harap Nilainya Proporsional

Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting