Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) menghentikan laporan dugaan pelanggaran etik perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna.
Dalam keputusannya, MKD menilai laporan terhadap Puan tidak bisa dilanjutkan, karena Puan dianggap tidak pernah merayakan ulang tahun saat rapat paripurna berlangsung.
"Bahwa teradu yang terhormat, Doktor Puan Maharani A-188 Fraksi PDI Perjuangan, tidak merayakan pesta ulang tahun dalam rangka paripurna pada 6 September 2022," ungkap Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Selasa (13/9).
Baca juga: Pertemuan Prabowo-Puan Momentum Bangun Koalisi Pilpres 2024
Menurutnya, Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari sesama anggota parlemen. Hal tersebut dinilai tidak menyalahi kode etik sebagaimana dugaan yang dilaporkan oleh Joko Priyoksi kepada MKD dengan nomor register 89/PP MKD/9/2022.
"Mahkamah Kehormatan DPR memberikan rehabilitasi terhadap teradu. Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan," imbuh Nazaruddin.(OL-11)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved