Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) menghentikan laporan dugaan pelanggaran etik perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna.
Dalam keputusannya, MKD menilai laporan terhadap Puan tidak bisa dilanjutkan, karena Puan dianggap tidak pernah merayakan ulang tahun saat rapat paripurna berlangsung.
"Bahwa teradu yang terhormat, Doktor Puan Maharani A-188 Fraksi PDI Perjuangan, tidak merayakan pesta ulang tahun dalam rangka paripurna pada 6 September 2022," ungkap Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Selasa (13/9).
Baca juga: Pertemuan Prabowo-Puan Momentum Bangun Koalisi Pilpres 2024
Menurutnya, Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari sesama anggota parlemen. Hal tersebut dinilai tidak menyalahi kode etik sebagaimana dugaan yang dilaporkan oleh Joko Priyoksi kepada MKD dengan nomor register 89/PP MKD/9/2022.
"Mahkamah Kehormatan DPR memberikan rehabilitasi terhadap teradu. Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan," imbuh Nazaruddin.(OL-11)
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved