Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) menghentikan laporan dugaan pelanggaran etik perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna.
Dalam keputusannya, MKD menilai laporan terhadap Puan tidak bisa dilanjutkan, karena Puan dianggap tidak pernah merayakan ulang tahun saat rapat paripurna berlangsung.
"Bahwa teradu yang terhormat, Doktor Puan Maharani A-188 Fraksi PDI Perjuangan, tidak merayakan pesta ulang tahun dalam rangka paripurna pada 6 September 2022," ungkap Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Selasa (13/9).
Baca juga: Pertemuan Prabowo-Puan Momentum Bangun Koalisi Pilpres 2024
Menurutnya, Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari sesama anggota parlemen. Hal tersebut dinilai tidak menyalahi kode etik sebagaimana dugaan yang dilaporkan oleh Joko Priyoksi kepada MKD dengan nomor register 89/PP MKD/9/2022.
"Mahkamah Kehormatan DPR memberikan rehabilitasi terhadap teradu. Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan," imbuh Nazaruddin.(OL-11)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
RAPAT Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi dari DPR RI yang sebelumnya wakil ketua DPR RI
Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved