Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Poltracking Indonesia memaparkan temuan hasil survei terkait kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasli survei menunjukkan sebanyak 68,4 persen masyarakat merasa puas.
"Temuan pada survei ini, 68.4% publik mengatakan puas terhadap kinerja personal Presiden Joko Widodo, dan 58.3% publik mengatakan puas terhadap kinerja personal Wakil Presiden Ma’ruf Amin," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Sementara itu, sambung Hanta, sebanyak 66.2% publik mengatakan puas gabungan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin. Sedangkan 18.2% publik mengatakan tidak puas gabungan kurang puas dan sangat tidak puas.
Ia menambahkan tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi ini dipengaruhi oleh terealisasinya sejumlah kebijakan strategis. Utamanya atas langlah tegas Jokowi dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi bangsa.
Menurut dia, sebagai pemegang mandat rakyat, kinerja Presiden Jokowi menjadi penting untuk selalu diperhatikan. Salah satunya seperti dengan mengukur tingkat kepuasan publik terhadap jalannya pemerintahan melalui survei opini publik.
"Tingkat kepuasan publik menjadi indikator yang relevan untuk menilai kerja-kerja pemerintahan. Survei ini sebagai evaluasi kinerja pemerintah tentang tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," pungkas Hanta.
Survei ini dilakukan pada priode waktu 1-7 Agustus 2022 dengan metode stratified multistage random sampling. Kepada 1220 responden dengan margin of error +/2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. (OL-8)
Ia menambahkan tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi ini dipengaruhi oleh terealisasinya sejumlah kebijakan strategis
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved