Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyebutkan empat kata kunci dalam arahan presiden terkait reformasi TNI di Indonesia yakni Military Reform, Defense Modernization, Defense Transformation dan Indonesia Defense Power.
“Itu kata kunci yang disampaikan presiden 5 Oktober 2021 yang menjadi PR kita bersama,” kata Gubernur Andi saat menjadi pembicara the 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability” di Grand Studio Metro TV pada Rabu (24/8).
Menurut Gubernur Andi, reformasi militer yang sudah dijalankan sejak tahun 1998 ini bisa berlanjut menuju transformasi pertahanan, sehingga bisa membentuk perencanaan jangka panjang menuju tercapainya kekuatan regional, yakni kekuatan pertahanan Indonesia.
Gubernur Andi meyakini perencanaan jangka panjang kekuatan pertahanan Indonesia harus mampu melampaui perencanaan 2050 yang dilakukan oleh Tiongkok, bahkan kalau bisa hingga 2070.
“Kuncinya untuk Indonesia ke depan adalah bagaimana menguasai teknologi,” ucapnya.
Baca juga: Soliditas dan Keakraban Kepala Staf TNI Sesuai Harapan Jokowi
Gubernur Andi menyebutkan Angkatan Laut di Indonesia sudah tidak bisa lagi memikirkan Maritime Instrument, Maritime Capability, dan Maritime Technology, karena begitu sudah berpikir tentang Maritime Capacity, Era Supply Chain, dan Era Connectivity, Indonesia perlu mengintegrasikan Maritime, Space dan Digital Cyber. Hal tersebut dilakukan untuk memiliki Maritime Capacity yang kuat.
“Tanpa mengintegrasikan tiga itu kita tidak akan memiliki Maritime Capacity yang kuat, kapasitas maritim yang kuat,” imbuhnya.
Akhirnya, Indonesia memang membutuhkan langkah panjang untuk mencapainya sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato HUT TNI yaitu melakukan perencanaan jangka panjang reformasi TNI.
The 6th Jakarta Geopolitical Forum ini dilaksanakan secara hibrida dan berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Agustus 2022.(RO/OL-5)
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
PEMERINTAH memisahkan pendataan korban sipil dan personel TNI dalam peristiwa longsor di Cisarua, tepatnya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Kadispenad memastikan insiden truk dinas TNI yang menabrak dua anggota Polri hingga meninggal dunia di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan murni kecelakaan
Donny menjelaskan bahwa berdasarkan penegasan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved