Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyebutkan empat kata kunci dalam arahan presiden terkait reformasi TNI di Indonesia yakni Military Reform, Defense Modernization, Defense Transformation dan Indonesia Defense Power.
“Itu kata kunci yang disampaikan presiden 5 Oktober 2021 yang menjadi PR kita bersama,” kata Gubernur Andi saat menjadi pembicara the 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability” di Grand Studio Metro TV pada Rabu (24/8).
Menurut Gubernur Andi, reformasi militer yang sudah dijalankan sejak tahun 1998 ini bisa berlanjut menuju transformasi pertahanan, sehingga bisa membentuk perencanaan jangka panjang menuju tercapainya kekuatan regional, yakni kekuatan pertahanan Indonesia.
Gubernur Andi meyakini perencanaan jangka panjang kekuatan pertahanan Indonesia harus mampu melampaui perencanaan 2050 yang dilakukan oleh Tiongkok, bahkan kalau bisa hingga 2070.
“Kuncinya untuk Indonesia ke depan adalah bagaimana menguasai teknologi,” ucapnya.
Baca juga: Soliditas dan Keakraban Kepala Staf TNI Sesuai Harapan Jokowi
Gubernur Andi menyebutkan Angkatan Laut di Indonesia sudah tidak bisa lagi memikirkan Maritime Instrument, Maritime Capability, dan Maritime Technology, karena begitu sudah berpikir tentang Maritime Capacity, Era Supply Chain, dan Era Connectivity, Indonesia perlu mengintegrasikan Maritime, Space dan Digital Cyber. Hal tersebut dilakukan untuk memiliki Maritime Capacity yang kuat.
“Tanpa mengintegrasikan tiga itu kita tidak akan memiliki Maritime Capacity yang kuat, kapasitas maritim yang kuat,” imbuhnya.
Akhirnya, Indonesia memang membutuhkan langkah panjang untuk mencapainya sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato HUT TNI yaitu melakukan perencanaan jangka panjang reformasi TNI.
The 6th Jakarta Geopolitical Forum ini dilaksanakan secara hibrida dan berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Agustus 2022.(RO/OL-5)
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved