Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenahi institusinya direspons positif oleh Komunitas Korban Asuransi Unit Link. Kapolri diharapkan juga bisa merespons pengaduan dari para korban kejahatan asuransi unit link yang sudah disampaikan ke Bareskrim.
"Sejauh ini sudah ada 400-an pengaduan dari tiga asuransi AIA, Axa Mandiri, Prudential yang disampaikan ke Kapolri, Bareskrim Polri, di Jakarta. Tentu kami sangat berharap pengaduan para korban asuransi ini bisa segera ditindaklanjuti dengan sikap tegas Bapak Kapolri untuk melakukan pembenahan di lembaganya," kata Maria Trihartati, koordinator Korban Asuransi Unit Link Axa Mandiri, AIA, dan Prudential dalam keterangannya, Minggu (21/8).
Maria mengatakan bahwa sudah hampir 200-an polis yang diselesaikan oleh tiga perusahaan asuransi dengan mengembalikan penuh premi, tetapi dengan semua persyaratan yang dibuat perusahaan. Hingga saat ini ada beberapa perwakilan komunitas yang setiap hari menyambangi Bareskrim. Kedatangan itu dilakukan, kata dia, sebagai usaha mendapatkan keadilan karena perusahaan tebang pilih dalam mengembalikan kerugian dan nyatanya yang tutup polis lama, tak ada bukti, ternyata dikembalikan penuh, tetapi yang lain dipersulit.
"Kami hanya meminta bantuan kepada kepolisian agar kejahatan yang dilakukan perusahaan asuransi bisa ditindak tegas. Kembalikan uang nasabah dan pidanakan ketiga perusahaan asuransi ini," kata wanita asal Lampung ini.
Senni Saragih, salah satu anggota dari Komunitas Korban Asuransi Unit Link, mengatakan hingga kini dirinya masih terus menunggu kelanjutan dari pengaduannya yang sudah disampaikan ke Bareskrim. "Saya sadar inilah usaha terakhir dalam berjuang untuk mendapatkan kembali uang yang saya simpan dalam bentuk tujuh polis di Prudential. Saya hanya minta dana saya dikembalikan secara utuh dan saya meminta tolong kepada Bapak Kapolri agar suara kami bisa didengarkan," ujar ibu empat anak asal Sukabumi ini.
Sebelum melapor ke Bareskrim, Senni bersama sejumlah rekannya sudah berusaha meminta kejelasan dananya kepada pihak perusahaan asuransi. "Sayangnya belum direspons sesuai harapan kami," katanya.
Hal yang sama disampaikan Rita Marpaung. Ia berharap instruksi Kapolri kepada bawahannya untuk melakukan tindakan tegas terhadap tindak pelanggaran pidana bisa diwujudkan secara nyata. "Harapan kami hanya sederhana, bantulah kami para korban asuransi unit link. Kembalikan uang kami. Kami sudah mengadu langsung ke Bapak Kapolri, sekarang tolonglah kami agar pengaduan itu ditindaklanjuti dan saya akan datang terus ke sini. Saya sudah lelah dilempar dipingpong di perusahaan dan OJK. Sepertinya tempat terakhir yang bisa diharapkan yakni pengaduan kami ke Kapolri," kata wanita asal Jakarta ini yang sedang memperjuangkan polisnya di Axa Financial dan Prudential. (OL-14)
SEBAGAI salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang berperan aktif dalam pengembangan industri terkait, BRI Life menjalankan berbagai inisiatif transformasi digital.
Sulaiman mendorong OJK melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap pola kerja sama KPM di industri asuransi.
Sebanyak 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 telah ditemukan. Tiga di antaranya telah berhasil dipulangkan kepada keluarga dan seluruh korban dipastikan akan dapat asiramsi.
Asuransi ini menyasar kendaraan listrik sesuai Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).
Produk ini g dirancang untuk membantu keluarga Indonesia mempersiapkan perlindungan keuangan keluarga sekaligus perencanaan warisan lintas generasi.
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anggota Holding BUMN IFG yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, memperkuat kualitas layanan kepada pemegang polis.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved