Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN aliran uang mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diragukan. Isu tersebut berhembus berdasarkan pernyataan Indonesia Police Watch (IPW).
"Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu, yang jelas kalau dari segi waktu sepertinya tidak mungkin," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Menurut Taufik, kasus pembunuhan itu terjadi pada masa reses anggota DPR. Masa reses itu juga membuat legislator belum bisa berkomentar terkait dengan peristiwa berdarah tersebut.
"Kemudian DPR dianggap tidak bersuara di kasus ini. Karena ketika peristiwa itu terjadi kita sedang masa reses, ketika masa reses dan kita tidak bisa melakukan panggilan rapat secara formal," jelas Taufik.
Baca juga: Ajudan Ferdy Sambo Penuhi Panggilan Komnas HAM
Politikus Partai NasDem itu tak memungkiri adanya kejanggalan dari kasus tersebut. Informasi pada awal-awal kasus itu mencuat harus menjadi perhatian terkait pentingnya memverifikasi peristiwa.
"Kita merasa harus berhati-hati dan tidak mau gegabah dengan informasi yang gegabah ini. Sehingga, kita menunggu tambahan informasi dan sikap-sikap resmi yang menjadi institusi sebagai mitra," ucap Taufik.
Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku memiliki informasi aliran uang dari Ferdy Sambo ke sejumlah lembaga terkait kasus kematian Brigadir J. Salah satunya DPR.
"Ini ada informasi DPR juga mendapatkan. Menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), apakah DPR itu dapat guyuran dana," kata Sugeng.
Namun, Sugeng menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dia menegaskan informasi tersebut bukan tuduhan.
"Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Kenapa DPR diam? Apakah mendapat guyuran dana," ujar dia. (OL-4)
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved