Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) masih menduduki rangking pertama sebagai lembaga hukum negara yang paling dipercayai publik. Hal itu mengemuka dalam survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum dan Isu Ekonomi oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Diketahui, TNI memperoleh kepercayaan publik dengan 31% sangat percaya dan 58% cukup percaya. Posisi kedua ditempati Presiden Joko Widodo, dengan 24% sangat percaya dan 53% cukup percaya.
Lalu, pada posisi ketiga ialah Polri, dengan 23% sangat dipercaya dan 49% cukup dipercaya. Sementara, Kejaksaan dengan 15% sangat dipercaya dan 55% cukup dipercaya. Adapun MPR mendapat 14% sangat dipercaya dan 54% cukup dipercaya.
Baca juga: Elektabilitasnya Naik, Airlangga Disebut Bisa Jadi Kuda Hitam
Untuk lembaga pengadilan, dengan 15% sangat percaya dan 52% cukup percaya. Lalu, DPD dengan 13% sangat dipercaya dan 51% cukup dipercaya, serta KPK dengan 13% sangat dipercaya dan 50% cukup dipercaya. Sedangkan, partai politik berada di posisi terakhir, dengan 10% sangat dipercaya dan 41% cukup dipercaya.
Ditektur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 64% dan sisanya menyatakan kurang puas. Persepsi tersebut berasal dari mayoritas pemilih, kecuali di kelompok etnis Melayu.
"Persepsi Melayu puas dan tidak puasnya itu cenderung seimbang," jelas Djayadi, Minggu (24/7).
Baca juga: KPU: tidak Ada yang Salah dari Kampanye di Kampus
Dalam survei yang dilakukan pada 27 Juni-5 Juli 2022, juga dapat dibandingkan dengan temuan sebelumnya terkait kepercayaan terhadap kejaksaan dan pengadilan yang cenderung meningkat. Sementara itu, Polri mengalami stagnasi dan KPK sedikit menurun.
Pengamat hukum Jentera Bivitri Susanti berpendapat hasil survei menunjukan pentingnya merefleksi penegakan hukum secara umum. Hukum tidak ditempatkan sebagai perangkat nilai pembatasan kekuasaan dalam kerangka bernegara, melainkan sebagai justifikasi bagi kebijakan yang dimuat untuk kepentingan jangka pendek kelompok.
"Publik bisa melihat jelas ada penyimpangan, tapi jurist yang cenderung legalis positivistik (tidak melihat hukum sebagai nilai negara hukum). Menganggap semua bisa diterima, bahkan memberi justifikasi," tutur Jentera.(OL-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved