Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PRESIDEN Joko Widodo berkomitmen penuh mewujudkan keterbukaan Informasi publik dalam rangka transparansi pemerintahan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk kepedulian negara untuk menjamin hak-hak masyarakat memperoleh informasi sesuai amanat UUD.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yusgiantoro mengatakan peran besar Jokowi dalam mengawal realisasi transparansi pemerintahan begitu terlihat. Berbagai kebijakan yang diluncurkan mendorong capaian tersebut.
“Sudah bagus (keterbukaan informasi). Tentunya kita akan meningkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Donny, Jumat (22/7).
Donny optimistis dukungan besar dari Jokowi dapat membuat badan publik semakin berkualitas. Tentunya juga barengi dengan pertumbuhan jumlah badan publik di Tanah Air.
“Misalnya badan publik itu ada 337, monev (monitoring dan evaluasi) itu kita tingkatkan sekarang dari 83 menjadi 90-an sekarang,” tandasnya.
Di satu sisi berdasarkan data dari KIP Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia tercatat sebesar 71,37 pada 2021. Itu artinya KIP Indonesia termasuk dalam kategori sedang.
Dia menyampaikan indeks KIP akan terus menjadi fokus untuk lebih ditingkatkan. Sebagai bagian dari upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
“Dari 71 persen yang ada saat ini kita naikkan lagi. Tujuannya itukan output sebanyak banyak dan outcomenya bagus manfaatnya juga terasa,” pungkas Donny. (OL-8)
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Pengadaan anggaran untuk menyewa private jet yang dilakukan KPU RI pada 2024 lalu patut dipertanyakan.
Komunikasi yang efisien dan transparansi sangat penting dalam layanan e-brokerage, dimana trader mencurahkan waktu dan upaya yang signifikan untuk mencapai hasil positif.
Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.
MBG terkesan dipaksakan berjalan dengan perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved