Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo berkomitmen penuh mewujudkan keterbukaan Informasi publik dalam rangka transparansi pemerintahan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk kepedulian negara untuk menjamin hak-hak masyarakat memperoleh informasi sesuai amanat UUD.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yusgiantoro mengatakan peran besar Jokowi dalam mengawal realisasi transparansi pemerintahan begitu terlihat. Berbagai kebijakan yang diluncurkan mendorong capaian tersebut.
“Sudah bagus (keterbukaan informasi). Tentunya kita akan meningkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Donny, Jumat (22/7).
Donny optimistis dukungan besar dari Jokowi dapat membuat badan publik semakin berkualitas. Tentunya juga barengi dengan pertumbuhan jumlah badan publik di Tanah Air.
“Misalnya badan publik itu ada 337, monev (monitoring dan evaluasi) itu kita tingkatkan sekarang dari 83 menjadi 90-an sekarang,” tandasnya.
Di satu sisi berdasarkan data dari KIP Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia tercatat sebesar 71,37 pada 2021. Itu artinya KIP Indonesia termasuk dalam kategori sedang.
Dia menyampaikan indeks KIP akan terus menjadi fokus untuk lebih ditingkatkan. Sebagai bagian dari upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
“Dari 71 persen yang ada saat ini kita naikkan lagi. Tujuannya itukan output sebanyak banyak dan outcomenya bagus manfaatnya juga terasa,” pungkas Donny. (OL-8)
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Transparansi itu dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan versi hitung cepat (quick count) perbedaannya tak signifikan.
LEMBAGA pendidikan atau sekolah di Kota Depok, khususnya sekolah negeri tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan belajar tahun ajaran 2022.
Keluarga meminta agar proses hukum pelaku dilakukan secara transparan melalui peradilan umum; tidak dipisah-pisahkan, ada yang di Peradilan Militer dan ada pelaku (sipil) di peradilan umum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved