Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo mengundang Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/7) ini.
Agenda tersebut untuk menjelaskan perihal konflik lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kepada Kepala Negara, Edy mengaku bahwa sengketa tanah menjadi salah satu masalah besar di wilayahnya.
Bahkan, menurut dia, kasus tumpang tindih lahan terbanyak secara nasional berada di Sumatera Utara. "Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini ada di Sumatera Utara," ujar Edy selepas rapat terbatas.
Baca juga: Menteri ATR Targetkan Program PTSL Capai 100%
Lebih lanjut, Edy menjelaskan persoalan tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Para pemimpin daerah terdahulu juga tidak bisa mengatasi dengan baik, hingga akhirnya persoalan terkait lahan semakin membesar.
"Ini sudah dari 30 atau 40 tahun lalu. Jumlahnya banyak. Tidak terhitung. Saya tidak bisa menguraikan, karena itu ada di tingkat kabupaten," imbuhnya.
Baca juga: Kerugian Negara Akibat Praktik Mafia Tanah Capai Rp1,4 Triliun
Salah satu contoh konflik yang terjadi, yakni ada pihak yang menggunakan lahan kosong milik masyarakat atau perusahaan tanpa izin. Tanah tersebut kemudian dijadikan area perkebunan.
"Ada tanah menganggur milik orang, milik perusahaan, ada yang masuk di situ, bercocok tanam segala macam. Ini akhirnya menjadi persoalan yang harus diluruskan," pungkas Edy.
Sebagai solusi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan membentuk tim khusus untuk mengurai persoalan lahan di Sumatera Utara. "Nanti dibahas dulu di tingkat kementerian. Siapa saja anggotanya, nanti diputuskan pusat. Saya hanya memberi penjelasan kondisi di lapangan," tutupnya.(OL-11)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan polemik empat pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) bermula pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
PASANGAN Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (Edy-Hasan) menggugat hasil Pilkada Sumatera Utara (Sumut) ke MK menyinggung rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Sumut 2024.
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilkada Sumut) nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan unggul telak dalam perolehan suara di TPs 44 Bakti Karya, Medan Johor.
Fenomena basis pemilih PDI Perjuangan yang lebih memilih Bobby-Surya dikenal dengan istilah split ticket voting.
Edy Rahmayadi menyakini hal itu karena anak-anak asuh pelatih Shin Tae- yong tengah berada di peforma terbaik sehingga kemenangan melawan Bahrain bisa diwujudkan.
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut mafia tanah hingga saat ini masih bebas bermain di seluruh wilayah Indonesia.
Program transmigrasi di Indonesia, yang bertujuan memeratakan pembangunan dan membuka lahan baru, menghadapi kendala serius terkait status tanah dan koordinasi lembaga.
Mereka menolak kehadiran Bank Tanah yang dinilai makin memperkeruh rencana redistribusi tanah.
Sejumlah ahli waris Syekh Abdurrahman bin Abdul Hasan memperkarakan lahan kluster Tatar Pitaloka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved