Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MASYARAKAT Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi impor bawang putih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut merupakan kasus dugaan korupsi impor bawang putih tahun 2020-2021 dan telah dilayangkan melalui surat elektronik dan telah diterima KPK, Kamis (30/6).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait laporan Maki terkait dugaan korupsi impor bawang putih tersebut dan telah diterima bagian pengaduan masyarakat di KPK
"KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Ali Fikri kepada media di Jakarta, Rabu (6/7).
Ali Fikri menegaskan, KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut.
Baca juga: MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih Senilai Rp900 Miliar
"Verifikasi dan telaahan penting agar diketahui apakah pengaduan tsb sesuai ketentuan UU yang berlaku masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut laporannya tersebut.
"Sampai saat ini KPK belum lakukan kroscek lagi kepada saya kecuali komunikasi melalui email, jadi saya menunggu saja, tapi nanti bisa saja saya datang ke KPK untuk menambah data sekaligus berusaha ketemu tim analisisnya," katanya kepada media.
Terkait dugaan korupsi dan detil kasus, lanjut Boyamin, pihaknya belum bisa membuka ke publik, menurutnya proses tahapan kasus masih jauh, oleh karenanya, pihaknya menyerahkan penuh ke KPK untuk bisa ditindaklanjuti.
"Saya kan tidak bisa memaksa, ini pasti jadi kasus korupsi, karena itu saya menyerahkan sepenuhnya pada KPK untuk diproses masuk ranah korupsi atau tidaknya," lanjut Boyamin.
Terkait dengan laporan MAKI, apakah berasal dari oknum-oknum di kementerian karena dinilai Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan izin, Lanjut Boyamin, pihaknya belum bisa membuka dan menyebutkannya.
"Berkaitan dengan oknum-oknum ya saya juga belum bisa nyebut nama atau instansinya, ya semua bisa aja diduga oknum itu berdasarkan dari kementerian-kementerian yang memang ada kaitannya dengan impor bawang," jelasnya.
Namun, jika KPK mengabaikan laporannya tersebut, kata Boyamin, pihaknya akan membawa ke penegak hukum yang lainnya.
"Kalau nanti KPK mengabaikan bisa saja saya bawa ke penegak hukum yang lain, misalnya Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung kan juga sudah melakukan banyak penanganan korupsi dari yang berhubungan dengan ekspor impor," katanya. (RO/OL-09)
Atasi keputihan dengan bawang putih? Simak cara alami, efektif, & aman obati keputihan pakai bawang putih di sini! Info lengkap & tips mudah. klik sekarang!
Panduan lengkap cara menanam bawang putih di rumah! Simak tips memilih bibit, persiapan lahan, hingga perawatan agar panen melimpah. Klik dan pelajari!
Bawang putih ampuh atasi benjolan kelenjar getah bening? Temukan cara menghilangkan benjolan dengan bawang putih & fakta penting lainnya di sini! Klik & baca!
Bea Cukai Jambi dan Balai Karantina menggagalkan upaya pemasukan ilegal bawang putih dan bombai dari Batam.
Bawang putih memang bermanfaat, tapi bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan segalanya seperti yang sering diceritakan dalam mitos.
MENJELANG Hari Raya Idul Fitri 1446 H, harga bawang putih dijual Rp32.000 hingga Rp40.000 di di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved