Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menggelar audiensi dengan Paguyuban Korban Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Paku ITE). Mereka meminta agar beleid tersebut segera direvisi.
"Saya mohon sekali lagi mudah-mudahan revisi undang-undang ini benar-benar bisa terlaksana," kata salah satu korban UU ITE Baiq Nuril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Sementara itu, Koordinator KontraS Fathia Maulidayati menyampaikan UU ITE lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sebab, aturan tersebut sering kali disalahgunakan.
Baca juga: Roy Suryo Serahkan Indentitas Pengunggah Pertama Meme Stupa Jokowi
"Makin banyak korban, semakin banyak yang tidak berani menyatakan pendapat dan juga bikin ribet kepolisian," kata Fathia.
Menurut dia, kasus yang melibatkan UU ITE seharusnya bisa diselesaikan melalui restorative justice. Namun, banyak pihak yang menggunakan UU ITE enggan menggunakan upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan.
"Kasus-kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu malah pada akhirnya diselesaikan secara hukum. Bahkan banyak teman-teman yang tidak mengerti bagaimana mekanisme hukumnya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Paku ITE Muhammad Arsyad mengapresiasi audiensi yang dilakukan Baleg. Diharapkan, kegiatan ini bisa menjadi momentum agar UU ITE bisa segera direvisi.
"Hari ini alhamdulillah kami diterima secara resmi di Badan Legislasi tekait dengan maraknya isu-isu terkait dengan revisi Undang-Undang ITE," kata Arsyad. (OL-1)
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digitalĀ
Aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang dikabarkan melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya bukan bagian dari PBNU.
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi 'Mens Rea' yang menyinggung NU dan Muhammadiyah. Simak kronologi dan pasal yang disangkakan.
Komisi I DPR RI mendesak Komdigi memblokir platform X jika gagal mengendalikan Grok AI yang memproduksi konten pornografi deepfake. Negara tak boleh kalah.
Nuril didampingi tim kuasa hukum tiba di Istana pukul 15.12 WIB. Dirinya kemudian disambut Presiden Jokowi di ruang kerjanya
Nuril pun mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja. Bahkan, menurutnya belum lama ini ada tawaran untuk bekerja dari pemerintah daerah.
Nuril menerima salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019.
Amnesti bagi Nuril merupakan terobosan. Amnesti pertama pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang diberikan kepada seorang perempuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved