Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Polri untuk mengawal gelaran pemilihan umum 2024 secara maksimal.
Setiap tahapan yang saat ini sudah berlangsung harus betul-betul diawasi sehingga seluruh proses bisa berjalan dengan baik dan lancar.
"Agenda besar demokrasi, mulai dari pileg, pilpres, hingga pilkada serentak 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi saat memimpin Upacara Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7).
Tidak hanya itu, Kepala Negara juga meminta Korps Bhayangkara turut menyukseskan gelaran G20 yang sekarang sudah bergulir.
Upaya pencegahan dan pengamanan terutama di lokasi-lokasi berlangsungnya acara harus terus dilakukan
"Agenda G20 yang sudah berlangsung harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di Bali, November mendatang dan itu akan dihadiri para kepala negara anggota G20," tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Terakhir, Jokowi juga ingin Polri memberi dukungan optimal terhadap proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.
"Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal itu agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu," ucapnya.
Ia meyakini semua tugas tersebut bisa dijalankan dengan baik jika Polri, baik secara individu mauoun kelembagaan, terus berinovasi dan beradaptasi.
"Itu adalah sebuah keharusan. Polri harus responsif dan bertransformasi menjadi institusi modern. Polri harus bersinergi dengan TNI, kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas," pungkas Presiden. (OL-8)
Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved