Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Polri untuk mengawal gelaran pemilihan umum 2024 secara maksimal.
Setiap tahapan yang saat ini sudah berlangsung harus betul-betul diawasi sehingga seluruh proses bisa berjalan dengan baik dan lancar.
"Agenda besar demokrasi, mulai dari pileg, pilpres, hingga pilkada serentak 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi saat memimpin Upacara Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7).
Tidak hanya itu, Kepala Negara juga meminta Korps Bhayangkara turut menyukseskan gelaran G20 yang sekarang sudah bergulir.
Upaya pencegahan dan pengamanan terutama di lokasi-lokasi berlangsungnya acara harus terus dilakukan
"Agenda G20 yang sudah berlangsung harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di Bali, November mendatang dan itu akan dihadiri para kepala negara anggota G20," tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Terakhir, Jokowi juga ingin Polri memberi dukungan optimal terhadap proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.
"Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal itu agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu," ucapnya.
Ia meyakini semua tugas tersebut bisa dijalankan dengan baik jika Polri, baik secara individu mauoun kelembagaan, terus berinovasi dan beradaptasi.
"Itu adalah sebuah keharusan. Polri harus responsif dan bertransformasi menjadi institusi modern. Polri harus bersinergi dengan TNI, kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas," pungkas Presiden. (OL-8)
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.
Para peserta merupakan gabungan anggota Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, Satpol PP, hingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes.
Dalam banyak kasus serupa, perempuan atau istri sering kali berada pada posisi yang sulit untuk menolak pengaruh pasangan.
POLRI akan menggelar tes urine secara serentak terhadap seluruh jajaran anggota menyusul kasus narkoba yang menjerat Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved