Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan telah memperbaiki catatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Diketahui, hingga Selasa (28/6) ini, PKB yang juga berada di parlemen, justru belum terlihat mendaftarkan partainya dalam Sipol.
Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan bahwa PKB sempat menyampaikan catatan terkait dengan Sipol. Masukan dari PKB tersebut, lanjut dia, kini sudah diperbaiki.
Baca juga: Pemenang Pemilu 2024 Ditentukan Kolaborasi Parpol Populer
“PKB kasih masukan, bukan yang berkaitan dengan sistim Sipol, tapi soal penulisan fitur yang belum lengkap,” jelas Idham, Selasa (28/6).
Dia mengungkapkan bahwa PKB memberi masukan, seperti data nomor telepon kantor yang tidak tampak setelah input di Sipol. Kemudian, petunjuk yang dinilai PKB belum sesuai dengan operasional sistem.
“Semua masukan itu sudah diperbaiki," imbuh Idham.
Sebelumnya, KPU menyatakan jumlah partai politik yang mendaftar dan terintegrasi Sipol terus bertambah. Sebanyak 26 partai politik sudah terdaftar pada sistem pendaftaran dan verifikasi di Sipol.
Baca juga: 26 Parpol Telah Terdaftar di Sistem Informasi Parpol Pemilu 2022
"Ada tambahan lima parpol (sebelumnya ada 21 parpol), yang mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sipol," tuturnya.
Idham menyebut Sipol penting untuk pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sekitar 8 partai politik dari total 26 partai politik yang terdaftar, merupakan partai yang berada di parlemen.
Rinciannya, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pembangunan Persatuan, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional.(OL-11)
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Bawaslu tidak bisa melihat dokumen atau data yang menjadi sumber rekapitulasi atau hasil akhir yang berupa berita acara/surat keputusan.
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
Yuk kenali apa itu sipol? Apa saja manfaatnnya.
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved