KEPOLISIAN Republik Indonesia harus segera melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) AKBP Raden Brotoseno.
Ini dimungkinkan setelah Korps Bhayangkara mencabut Peraturan Kapolri (Perkap) No 14/2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap No 19/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKEP.
"Betul sekali (harus segera dilakukan)," ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Sabtu (18/6).
Kapolri sendiri telah resmi mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No 7/2022 yang memungkinkan upaya hukum luar biasa berupa PK atas putusan sidang KKEP. Upaya PK dalam Perpol tersebut bisa dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP banding diketok.
Baca juga: Kapolri akan Tinjau Kembali Hasil Sidang Etik Brotoseno
Sebelumnya, Poengky menjelaskan bahwa putusan KKEP Brotoseno pada 2020 hanya menjatuhkan hukuman demosi dan permintaan maaf. Diketahui, Brotoseno merupakan eks koruptor kasus cetak sawah di Kalimantan Barat pada 2018.
"Dengan disahkannya Perpol No 7/2022 diharapkan Kapolri dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan KKEP Brotoseno tersebut," kata Poengky.
Sebelumnya, Brotoseno telah divonis bersalah atas kasus korupsi yang menjeratnya dan dihukum pidana 5 tahun penjara. Sidang KKEP yang digelar untuk dirinya menyatakan Brotoseno bersalah melakukan perbuatan tercel. Kendati demikian, sidang itu tidak berujung pada hukuman pemecatan.
Kekinian, Brotoseno justru ditugaskan sebagai staf pada Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Polri. (OL-4)
