Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEPOLISIAN Republik Indonesia harus segera melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) AKBP Raden Brotoseno.
Ini dimungkinkan setelah Korps Bhayangkara mencabut Peraturan Kapolri (Perkap) No 14/2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap No 19/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKEP.
"Betul sekali (harus segera dilakukan)," ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Sabtu (18/6).
Kapolri sendiri telah resmi mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No 7/2022 yang memungkinkan upaya hukum luar biasa berupa PK atas putusan sidang KKEP. Upaya PK dalam Perpol tersebut bisa dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP banding diketok.
Baca juga: Kapolri akan Tinjau Kembali Hasil Sidang Etik Brotoseno
Sebelumnya, Poengky menjelaskan bahwa putusan KKEP Brotoseno pada 2020 hanya menjatuhkan hukuman demosi dan permintaan maaf. Diketahui, Brotoseno merupakan eks koruptor kasus cetak sawah di Kalimantan Barat pada 2018.
"Dengan disahkannya Perpol No 7/2022 diharapkan Kapolri dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan KKEP Brotoseno tersebut," kata Poengky.
Sebelumnya, Brotoseno telah divonis bersalah atas kasus korupsi yang menjeratnya dan dihukum pidana 5 tahun penjara. Sidang KKEP yang digelar untuk dirinya menyatakan Brotoseno bersalah melakukan perbuatan tercel. Kendati demikian, sidang itu tidak berujung pada hukuman pemecatan.
Kekinian, Brotoseno justru ditugaskan sebagai staf pada Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Polri. (OL-4)
Napoleon tidak diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri walau terbukti melakukan korupsi.
Kapolri dapat menjadikan peristiwa itu sebagai momentum untuk lebih giat dan serius memberantas korupsi di internal Polri.
Kapolri dapat menjadikan peristiwa itu sebagai momentum untuk lebih giat dan serius memberantas korupsi di internal Polri.
Brotoseno dipecat dari Korps Polri berdasarkan hasil putusan peninjauan kembali (PK) sidang kode etik profesi.
Mestinya dua beleid hukum tersebut cukup untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Brotoseno. Tidak perlu logika hukum yang lebih tinggi lagi.
"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI."
Operasi Pekat 2025 disambut baik masyarakat. Listyo mengatakan berdasarkan survei indikator, 67 persen masyarakat puas terhadap operasi pemberantasan premanisme itu.
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved