CENDIKIAWAN Yudi Latief mempersoalkan penerapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Aturan tersebut justru memunculkan polarisasi.
"Desain-desain politik yang memaksa kita terbelah. Contohnya, mana ada di negara sistem presidensialisme harus dibatasi dengan presidential threshold," ujar Yudi dalam Seminar Kebangsaan bertajuk Masa Depan Bangsa Di Tengah Maraknya Politik Identitas, di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6)
Menurut Yudi, presidential threshold 20 persen hanya membuat pengelompokan politik secara tajam hingga menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat. Padahal Pancasila menyatukan perbedaan dan mencari titik temu antar elemen bangsa.
"Bineka tunggal Ika itu suatu yang dimiliki Indonesia yang sangat khas. Kita mengakui adanya perbedaan di antara kita tetapi kita juga selalu mencari titik-titik persamaan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai ambang batas 20 persen cukup berat dipenuhi. Saat ini, partai yang berhasil memenuhi angka tersebut, kata JK, justru memiliki capres yang elektabilitasnya rendah.
"(Sedangkan) yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak ada partainya, bagaimana menggabungkan dua hal ini, elektabilitas tinggi partainya cukup (memenuhi ambang batas)," tandasnya. (OL-8)
