Ambang Batas Presiden Picu Polarisasi

Golkar Nilai Ambang Batas Fraksi tak Bisa Gantikan Parliamentary Threshold

Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.

Tekan Suara Terbuang, Pakar: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil

Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.

Komisi II DPR Tampung Semua Usulan Fraksi soal Ambang Batas dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Masih Dikaji

Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung

Pakar Ingatkan DPR: Parliamentary Threshold Jangan Jadi Instrumen Kepentingan Partai Besar

Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.

Pakar Pemilu Dorong Ambang Batas Fraksi dalam RUU Pemilu, Bukan Parliamentary Threshold

Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.

Batas Maksimal Koalisi Pengusung Capres Diusulkan 30%

MK memang menghapus syarat minimal, tapi juga menekankan agar ada batas maksimal koalisi supaya tidak ada calon tunggal.

Wacana Koalisi Permanen Mencuat, Gerindra Bantah Ada Hubungannya dengan Ambang Batas Presiden

Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden 

Surya Paloh tak Setuju Presidential Threshold Dihapus

Alih-alih dihapus, Surya mengatakan PT seharusnya diatur kembali. Ia menilai, penghapusan PT justru bukanlah hal yang bagi demokrasi di Tanah Air.

Baleg DPR RI akan Bahas Revisi UU Pilkada, Target Selesai 2027

WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada

DPR Janji Transparan Bahas Revisi UU Pemilu terkait Presidential Threshold

ANGGOTA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan DPR akan transparansi dalam membahas revisi UU Pemilu terkait presidential treshold  

Penghapusan Presidential Threshold Terus Mendapat Dukungan

Penghapusan presidential threshold akan menumbuhsuburkan jumlah partai politik yang berkorelasi dengan banyaknya pilihan dan preferensi masyarakat.

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia