Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
CENDIKIAWAN Yudi Latief mempersoalkan penerapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Aturan tersebut justru memunculkan polarisasi.
"Desain-desain politik yang memaksa kita terbelah. Contohnya, mana ada di negara sistem presidensialisme harus dibatasi dengan presidential threshold," ujar Yudi dalam Seminar Kebangsaan bertajuk Masa Depan Bangsa Di Tengah Maraknya Politik Identitas, di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6)
Menurut Yudi, presidential threshold 20 persen hanya membuat pengelompokan politik secara tajam hingga menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat. Padahal Pancasila menyatukan perbedaan dan mencari titik temu antar elemen bangsa.
"Bineka tunggal Ika itu suatu yang dimiliki Indonesia yang sangat khas. Kita mengakui adanya perbedaan di antara kita tetapi kita juga selalu mencari titik-titik persamaan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai ambang batas 20 persen cukup berat dipenuhi. Saat ini, partai yang berhasil memenuhi angka tersebut, kata JK, justru memiliki capres yang elektabilitasnya rendah.
"(Sedangkan) yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak ada partainya, bagaimana menggabungkan dua hal ini, elektabilitas tinggi partainya cukup (memenuhi ambang batas)," tandasnya. (OL-8)
Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
FOUNDER Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Sikap parpol besar dan parpol kecil berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Adanya fraksi kecil di DPR RI menjadi sebuah problem karena saat mengambil sebuah keputusan diperkirakan tidak bisa bulat.
Menurut Eddy, ada 16 juta suara pemilih yang hilang karena partai yang dicoblos gagal melewati ambang batas parlemen 4%.
Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden
Alih-alih dihapus, Surya mengatakan PT seharusnya diatur kembali. Ia menilai, penghapusan PT justru bukanlah hal yang bagi demokrasi di Tanah Air.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
ANGGOTA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan DPR akan transparansi dalam membahas revisi UU Pemilu terkait presidential treshold
Penghapusan presidential threshold akan menumbuhsuburkan jumlah partai politik yang berkorelasi dengan banyaknya pilihan dan preferensi masyarakat.
Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 0% sebagaimana yang diputuskan oleh MK lebih baik diakomodir lewat kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved