LEMEN masyarakat rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari reformasi pada Sabtu (21/5). Salah satu isu yang diangkat yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menilai munculnya isu Jokowi mundur merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat di muka umum.
"Soal pemakzulan presiden, atau tuntutan aksi agar Presiden Jokowi mundur, itu kan aspirasi mereka. Mungkin dilatari situasi ekonomi," ujarnya, Jumat (20/5).
Di samping itu, La Nyalla mengaku sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI sudah keliling ke-34 provinsi dan 300 lebih kabupaten/kota. Ternyata, ia melihat persoalan yang sama bahwa masih lebarnya kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan sumber daya alam yang dirasa masih jauh dari keadilan sosial.
Namun, La Nyalla berharap agar semua elemen masyarakat untuk tetap berpikir jernih dalam memandang situasi ini.
"Ikhitiar yang dilakukan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat, wajib kita hargai dan dengarkan," ucapnya.
Oleh karena itu, La Nyalla meminta DPR untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, salagh satu tugas DPR ialah memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Saya tegaskan bahwa saya bukan oposisi. Saya berdiri sebagai negarawan. Saya ingin menjaga konstitusi. Secara konstitusi, presiden bertugas selama lima tahun," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan sejumlah elemen buruh yang melakukan unjuk rasa untuk tetap menjaga situasi ketertiban dan tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang membuat kericuhan.
“Immbauanya agar menjaga situasi tetap tertib, aman dan menghargai masyarakat pengguna jalan lainnya. Jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab,” kata Dedi.
Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. (OL-8)
