Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu pelunasan uang terkait kasus dugaan rasuah dalam proyek pembangunan Kampus IPDN di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari tiga badan usaha milik negara (BUMN). Tiga perusahaan pelat merah itu yakni PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya.
"Kami masih menunggu pelunasan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, hari ini.
Tiga BUMN itu sudah berjanji bakal melunasi uang tersebut. KPK berharap ketiganya menepati janji.
Sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian uang dari tiga perusahaan BUMN dengan total Rp22 miliar. Uang itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Kampus IPDN di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga:
Pengembalian uang itu merupakan total dari tiga pembangunan kampus IPDN di lokasi berbeda. Sebanyak Rp10 miliar disetorkan KPK ke negara dari PT Hutama Karya di kasus pembangunan Kampus IPDN di Agam, Sumatra Barat dan Rokan Hilir, Riau. Kerugian negara di kasus itu mencapai Rp34,8 miliar dan Rp22,1 miliar.
Lalu, KPK menyetorkan Rp7 miliar ke negara dari PT Waskita Karya. Uang itu terkait pembangunan Kampus IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan. Kerugian negara di kasus itu mencapai Rp27,2 miliar.
Terakhir, KPK menyetorkan Rp5 miliar ke negara dari PT Adhi Karya. Uang itu terkait dengan pembangunan IPDN di Minahasa Sulawesi Utara. Kerugian negara di kasus itu mencapai Rp19,7 miliar. (OL-4)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
Ketiga gedung fakultas di IPDN yang diresmikan oleh AHY yakni Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.
IPDN akan terus berbenah diri, melakukan evaluasi atas kinerja-kinerja dan capaian-capaian yang belum terwujud.
Kabur belum tentu akan seperti yang diharapkan apalagi kalau tidak diimbangi dengan soft skill dan skill yang baik.
Tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini adalah dibentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved