MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengarahkan seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal work from home (WFH) di instansi pemerintahnya masing-masing. Ini merupakan bentuk antisipasi kemacetan yang akan terjadi selama arus balik mudik.
Menurut Tjahjo, WFH bisa diberlakukan satu minggu setelah puncak arus balik Hari Raya Idulfitri pada Minggu (8/5) mendatang.
"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/5).
Ia berpendapat, WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, dan layanan pemerintahan lain.
Hal ini dimungkinkan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan para aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa sekat ruang.
Baca juga: Ini Aturan One Way di Jalan Tol Jalur Pantura 6-8 Mei
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan model kerja WFH bisa sekaligus digunakan sebagai sarana isolasi mandiri, khususnya bagi ASN yang balik dari kampung halaman. Sebab, pandemi covid-19 masih berlangsung sampai saat ini.
"WFH bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus covid-19," tandas Tjahjo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyarankan baik instansi pemerintah maupun swasta menerapkan WFH selama sepekan setelah arus balik libur Idulfitri. Menurutnya, ini bisa membantu mengurai arus balik.
Pemerintah memprediksi puncak arus balik masih akan terjadi sampai Minggu besok. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peningkatan arus balik sudah terjadi sejak Rabu (4/5) lalu. (Tri/OL-09)
